TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

TPNPB dan KNPB tolak dialog dengan Jakarta ala Komnas HAM RI

Papua
Ilustrasi TPN-PB di bawah pimpinan Egianus Kogoya. - Jubi/Victor Mambor

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-OPM  dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  menolak wacana dialog ala Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dialog semacam itu dinilai sebagai politik pencitraan belaka, bahan diplomasi ke dunia Internasional.

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB-OPM kepada jurnalis Jubi mengatakan penolakannya, sebagai responsya atas pernyataan ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik. Sebelumnya, Damanik menyatakan kepada media di Jakarta, pihaknya telah menginisiasi dialog damai antara pemerintah Joko Widodo dan Orang Asli Papua (OAP), termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Disetujui presiden. Sudah beberapa kali kita ketemu beliau setuju,” kata Taufan sebagaimana yang dirilis CNN Indonesia pada, Rabu (9/3).

Menurut Sambom, pihaknya tidak pernah menuntut ada dialog yang difasilitasi atau dimediasi Komnas HAM RI. Pihaknya sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui media, TPNPB tolak dialog damai dengan Jakarta dengan model seperti itu.

Baca juga: 

Dialog Papua-Jakarta dan “Presiden-presiden kecil di antara Presiden besar”

Label teroris dan resep dialog dari Muridan

 

Pihaknya hanya akan menerima bila Jakarta mau duduk dengan juru runding semua komponen perjuangan Papua merdeka, baik itu sipil maupun militer di meja perundingan dan harus dimediasi pihak netral, yakni PBB.

“Jadi pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB. Kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia,”ungkap Sambom, Kamis (10/03/2022).

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Agust Kossay mengatakan pihaknya tidak akan pernah kompromi dengan bujuk rayu Jakarta untuk kepentingan mempertahankan Papua bagian dari Indonesia.
“Kami tidak akan terima dialog dalam versi konteks RI untuk mempertahankan Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia,”ungkap Kossay merespon pertanyaan Jubi, Jumat (11/03/2021).

Pihaknya menilai tawaran dan kesediaan presiden untuk berdialog itu, hanya trik Jakarta mencuci muka di mata dunia Internasional. Semakin banyak sorotan, Indonesia sedang bertindak seolah-olah sedang kerja untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.

“Kami tidak akan pernah kerja untuk kepentingan Jakarta. Perjuangan hari ini akan jelas. PBB sudah minta Indonesia buka akses pelapor khusus PBB tentang HAM masuk ke Indonesia. Jadi jangan Indonesia menutup pintu itu dengan dialog untuk memberitahu kalau Indonesia sedang tangani,”ungkapnya.

Kecuali dialog itu terjadi dimediasi pihak ke tiga, PBB sendiri, maka pihaknya siap duduk berembuk. “Kami tidak akan kompromi dengan kepetningan Jakarta. Kalau Jakarta benar mau selesaikan masalah Papua, harus pihak ketiga yang mediasi,”tegasnya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us