Follow our news chanel

Tujuh KPU di Papua tanpa Komisioner

Ilustrasi suasana di depan Kantor KPU Papua beberapa waktu lalu - Jubi. Dok
Tujuh KPU di Papua tanpa Komisioner 1 i Papua
Ilustrasi suasana di depan Kantor KPU Papua beberapa waktu lalu – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 akan berlangsung 42 hari lagi. Waktu yang singkat. Namun  masih ada tujuh KPU di enam kabupaten dan satu kota yang tidak memiliki komisioner.

Ke tujuh KPU itu, yakni Kabupaten Jayapura (308 TPS), Mamberamo Tengah (84 TPS), Nduga (465 TPS), Boven Digoel (224 TPS), Paniai (267 TPS), Waropen (116 TPS) dan Kota Jayapura (632 TPS).

Kekosongan itu membuat tujuh komisioner KPU Papua mengambil alih tugas tujuh KPU tersebut. Artinya, tujuh komisioner KPU provinsi Papua akan menjadi pelaksana pemilu untuk tujuh KPU di enam kabupaten dan satu kota, dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.096.

Belum lagi tugas-tugas rutin sebagai KPU provinsi yang harus mengawasi pelaksanaan Pemilu di 29 kabupaten/kota di seluruh Papua.

Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, pengambil alihan sementara tugas KPU di enam daerah itu berdasarkan perintah Pasal 555 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU provinsi dan kabupaten (kota) tidak dapat melaksanakan tugas, maka KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai KPU provinsi atau KPU kabupaten (kota) dapat melaksanakan tugasnya kembali.

“Itu juga ada dalam surat perintah dari KPU RI ke KPU Papua,” kata Tarwinto kepada Jubi, Selasa, 5 Maret 2019.

Loading...
;

Belum adanya komisioner di tujuh daerah itu disebabkan proses seleksi masih berlangsung, dan KPU RI belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Tarwinto menegaskan kekosongan komisioner KPU di tujuh daerah, tidak menghentikan tahapan pelaksanaan Pemilu di wilayah itu. Tahapan tetap dilakukan, mulai pelipatan surat suara, hingga penyortiran formulir yang kini sedang berlangsung.

Kata Tarwinto, Pemilu tahun ini harus dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tanpa pengecualian. Penundaan Pemilu hanya boleh dilakukan dengan beberapa alasan sesuai yang diatur dalam UU Pemilu yakni karena bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan, dan gangguan lain misalnya tidak tersedianya anggaran.

“Semua tahapan yang dilakukan KPU di tujuh wilayah itu, dibantu oleh staf Sekretariat KPU di kabupaten (kota), Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),” katanya.

Namun berbagai pihak mempertanyakan apakah mungkinkah tujuh komisioner KPU Papua dapat melaksanakan tugas secara bersamaan di tujuh daerah yang belum memiliki anggota KPU.

Belum lagi dalam waktu dekat, masa jabatan komisioner KPU Kabupaten Sarmi, Biak Numfor dan Jayawija akan berakhir.

Kondisi ini akan menambah beban kerja para komisioner KPU Papua.

“Wajib hukumnya KPU provinsi harus mampu melaksanakan tahapan. Semoga sebelum pemungutan suara kekosongan komisioner KPU di tujuh kabupaten (kota) sudah terisi,” ujarnya.

KPU Papua berupaya semaksimal mungkin melakukan persiapan agar pelaksanaan Pemilu di Papua dapat berlangsung sesuai harapan. Ketua dan enam komisioner KPU Papua, bergiliran melakukan supervisi, monitoring, dan bimbingan teknis (Bimtek) di 28 kabupaten dan satu kota.

Kini lanjut Tarwinto sedang berlangsung Bimtek pemungutan, penghitungan suara untuk PPD dan PPS di seluruh kabupatan (kota) dan proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Jika hingga saat pemungutan suara ada KPU kabupaten (kota) yang masih kosong, KPU provinsi yang akan melaksanakan pleno di tingkat kabupaten (kota),” kata Tarwinto.

Bawaslu ingatkan KPU Papua

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua tidak tinggal diam dengan kondisi ini. Lembaga Pengawas Pemilu itu mengingatkan pihak penyelenggara Pemilu memperhatikan kondisi kini.

Anggota Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan saat rapat rutin koordinasi dengan KPU Papua di Kantor KPU setempat. Bawaslu selalu menyarankan agar KPU Papua memperhatikan dan memberikan perhatian kepada proses seleksi komisioner KPU di enam kabupaten dan satu kota yang masih belum terselesaikan.

Bawaslu Papua menilai, dengan kondisi geografis Papua yang sulit, mulai dari topografi wilayah, jangkauan, hingga akses transportasi, tidak akan membuat KPU yang mengambil alih tugas tugas-tugas KPU kabupaten (kota), maksimal dalam bekerja.

“Paling penting, pelaksanaan tahapan-tahapan yang sementara berlangsung, membutuhkan komando langsung dari komisioner KPU kabupaten (kota),” kata Anugrah Pata.

Beberapa tahapan yang dianggap butuh kehadiran komisioner KPU kabupaten (kota) adalah proses distribusi, pelipatan surat suara, dan penyortiran.

“Tahapan itu membutuhkan kehadiran komisioner KPU kabupaten (kota) untuk mengawal proses ini agar bisa berjalan baik,” katanya.

KPU RI dan KPU Papua mesti bertanggung jawab

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy mengatakan KPU RI dan KPU Papua mesti bertanggung jawab mempercepat rampungnya proses seleksi hingga pelantikan komisioner KPU di enam kabupaten dan satu kota itu.

Ia khawatir, situasi ini sengaja diciptakan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik mereka dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Beberapa kabupaten ini rentan konflik. Jangan sampai masyarakat korban lagi karena kepentingan politik dan proses demokrasi,” kata Nusy yang merupakan legislator dari 14 kursi pengangkatan perwailan wilayah adat Saireri.

Ia berharap, dalam sisa waktu kurang lebih 42 hari ke depan, KPU RI dan KPU Papua dapat segera merampungkan semua tahapan seleksi calon komisioner KPU di enam kabupaten dan satu kota, agar mereka dapat dilantik sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

“Kalau KPU Papua yang melaksanakan Pemilu di enam kabupaten dan satu kota itu, saya anggap situasi itu sengaja diciptakan untuk kepentingan politik pihak tertentu,” katanya.

Ia tak ingin, para wakil rakyat yang duduk di legislatif mendatang, terpilih melalui proses demokrasi tidak adil, karena situasi itu akan menghasilkan anggota DPR yang tidak berkualitas.

“Kalau tidak akan mendapat hasil yang baik dari proses demokrasi yang salah. Bawaslu juga harus terus mengingatkan KPU Papua. Jangan dibiarkan situasi ini terjadi hingga hari pemungutan suara,” ujarnya. (*)

Editor: Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top