Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Tujuh KPU tanpa komisioner, tahapan pemilu tetap berjalan

Kantor KPU Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Tujuh KPU tanpa komisioner, tahapan pemilu tetap berjalan 1 i Papua
Kantor KPU Papua – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Meskipun tujuh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Papua belum memiliki komisioner gara-gara sengketa seleksi komisioner yang berkepanjangan, Komisi Pemilihan Umum Papua menyatakan tahapan Pemilihan Umum 2019 tetap berjalan sesuai jadwal. Komisi Pemilihan Umum Papua menjamin pemungutan suara 17 April 2019 tetap akan bisa digelar di seluruh kabupaten/kota di Papua.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tarwinto menyatakan tujuh KPU kabupaten/kota yang tidak memiliki komisioner tetap melanjutkan persiapan pemungutan suara. Tugas dan wewenang tujuh KPU itu-yaitu KPU  Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Nduga, Boven Digoel, Paniai, Waropen, dan KPU Kota Jayapura-telah diambil alih KPU Papua.

Tujuh KPU tanpa komisioner, tahapan pemilu tetap berjalan 2 i Papua

Dengan pengawasan dari KPU Papua, staf Sekretariat KPU, Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tujuh kabupaten/kota itu melaksanakan peliputan surat suara dan penyortiran berbagai formulir yang dibutuhkan di 2.096 tempat pemungutan suara (TPS) di tujuh kabupaten/kota itu. Tarwinto menjamin tujuh kabupaten/kota itu akan bisa menyelenggarakan pemungutan suara pada 17 April 2019.

“Sesuai aturan Undang-Undang Pemilu, penundaan Pemilihan Umum (pemilu) 2019 hanya boleh dilakukan dengan beberapa alasan, yakni karena bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan, tidak tersedianya anggaran dan gangguan lainnya. Wajib hukumnya bagi KPU provinsi untuk mampu melaksanakan tahapan Pemilihan Umum 2019 di tujuh kabupaten/kota itu,” kata Tarwinto kepada Jubi, Rabu (6/3/2019).

Hingga kini, tujuh KPU kabupaten/kota itu tidak memiliki komisioner gara-gara proses seleksi komisioner di tujuh daerah itu terus menuai protes. Hal itu membuat KPU RI belum menjalankan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon komisioner tujuh KPU kabupaten/kota itu.

Tarwinto menjelaskan keputusan KPU Papua mengambilalih tugas dan wewenang tujuh KPU itu didasarkan amanat Pasal 555 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menyatakan apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU daerah berhalangan menjalankan tugasnya, KPU setingkat di atasnya harus mengambil alih penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum.  Pengambilalihan tugas dan wewenang itu berlaku efektif sampai KPU RI menetapkan komisioner bagi tiap-tiap KPU kabupaten/kota itu.

Loading...
;

“Kami juga telah menerima surat perintah KPU RI kepada KPU Papua (untuk mengambil alih penyelenggaraan tahapan pemilu di tujuh kabupaten/kota). Semoga kekosongan komisioner di tujuh KPU itu terisi sebelum penyelenggaraan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang,” kata Tarwinto.

Secara terpisah Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata meminta KPU Papua lebih memperhatikan dan mengawal proses seleksi komisioner tujuh KPU kabupaten/kota itu. Anugrah mengingatkan kondisi geografis Papua yang sulit serta keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi akan membuat pengambilalihan tugas dan wewenang tujuh KPU kabupaten/kota oleh KPU Papua tidak efektif. “Pelaksanaan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung membutuhkan komando langsung dari komisioner KPU kabupaten/kota,” kata Anugrah Pata. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top