Follow our news chanel

Tujuh tahun suku Moi melawan perusahaan sawit

Aktivitas masyarakat adat Klaben untuk menolak kehadiran PT MMP - Melianus Ulimpa for Jubi
Tujuh tahun suku Moi melawan perusahaan sawit 1 i Papua
Aktivitas masyarakat adat Klaben untuk menolak kehadiran PT MMP – Melianus Ulimpa for Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sejak tahun 2012, masyarakat adat Moi di Klasou, Kabupaten Sorong, Papua Barat memerotes dan menuntut izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation (MMP), agar tidak beroperasi di tanah ulayat masyarakat.

Masyarakat memalang dan memotong bambu (tui ben masan dalam bahasa Moi), untuk menghentikan pengoperasian PT MMP.

“Sebagai tanda adat bahwa sikap masyarakat sudah bulat, mengikat, tidak ada nilai tawar lagi dari siapapun untuk masuk ke daerah kami,” kata tokoh masyarakat Kampung Siwis, Distrik Klasou, Yusuf Malak, seperti dilansir pusaka.or.id, Senin, 15 Juli 2019.

Kehadiran perusahaan tersebut dinilai merusak hutan, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat adat.

Apabila perusahaan kelapa sawit masuk, maka akan mengubah budaya dan tradisi masyarakat, hutan jadi gundul, kayu hilang, dan kehilangan tempat mencari makan.

“Maka kami menolak dan tidak mengizinkan untuk masuk,” kata Sem Vani Ulimpa, aktivis pemuda Kampung Klaban.

Loading...
;

Senin lalu, masyarakat adat Klasou bersama Ikatan Keluarga Besar Pemuda, Pelajar Mahasiswa Klaben, dan Yayasan Pusaka mendatangi Pemerintah Kabupaten Sorong untuk menuntut pencabutan izin perusahaan sawit tersebut.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong, Lodewiek Kalami, saat menemui pihak-pihak ini mengatakan belum ada aktivitas PT MMP sejak izin dikeluarkan tiga tahun lalu. Dengan demikian, izin usaha perkebunan tidak berlaku.

Kawasan milik suku Moi itu bakal didorong untuk menjadi pusat pendidikan adat karena merupakan tempat bersejarah. Perlindungan kawasan itu dilakukan sesuai klausul pasal 21 Peraturan Daerah Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Tradisional Orang Moi.

Izin PT MMP juga disebut melanggar prosedur dan ketentuan, seperti izin diterbitkan tanpa persetujuan masyarakat; tidak ada partisipasi masyarakat; izin grup perusahaan melebihi batas maksimum penguasaan lahan; kajian dalam dokumen AMDAL yang tidak berkualitas, dan tidak mengantongi sertifikat hak guna usaha (HGU).

Pada 23 Desember 2011, Bupati Sorong, Stepanus Malak, mengeluarkan SK Bupati Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT MMP di Distrik Klasou dan Moraid seluas 11.475 hektare.

Surat Keputusan diterbitkan setelah adanya permohonan perusahaan tersebut bernomor 04/MMP-DIR/IX/2011, pada 07 Desember 2011, untuk mendapatkan izin lokasi seluas 11.475 hektare di Moraid.

Pada 7 Agustus 2012, pemilik tanah adat marga Ulimpa Emes Pele, Ulimpa Ames Kiyem Malak Kulung, dan Malak Klayilik membuat berita acara penolakan kehadiran PT MMP, alasannya:

Pertama, tanah adat adalah tempat pendidikan bagi suku Moi dan Abun, sesuai dengan fakta sejarah purbakala dan hingga sekarang;

Kedua, tanah adat masyarakat dibatasi oleh Gunung Mraik dan meluapnya banjir Warsumsum, sesuai survei dari kontraktor jalan poros bahwa dari Warsamsum sampai ke gunung Mraik hanya 2 kilometer–ini sudah termasuk meluapnya banjir Warsamsum sehingga untuk normal hanya 1,5 kilometer;

Ketiga, pemilik tanah adat tidak bersedia hutannya ditebang.

“November 2012, PT MMP ditemukan telah memiliki kerangka acuan Amdal, Amdal, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL),” kata Franky Samperante, Direkrur Yayasan Pusaka, ketika dihubungi Jubi dari Jayapura, Minggu, 21 Juli 2019.

Lalu 6 Februari 2013, katanya, Bupati Sorong mengeluarkan SK Nomor 660.1/13 Tahun 2013, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Distrik Moraid dan Klaso oleh MMP.

Pada saat yang sama Bupati Sorong juga mengeluarkan SK nomor 660.1/16 Tahun 2013, tentang Izin Lingkungan kepada PT MMP.

Tanggal 30 Mei 2013, Kepala Bappeda Papua Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 522/151/GPB/2014, tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Perencaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

Frangky mengatakan dari sejumlah dokumen dan izin serta analisis, pihaknya berkesimpulan, bahwa prosedur pemberian izin lokasi oleh Bupati Sorong kepada PT MMP bertentangan dengan Pasal 43, ayat 4, UU Otsus Papua, yakni izin lokasi diterbitkan sebelum atau tanpa didahului oleh musyawarah antara masyarakat adat pemilik tanah para pihak;

Pemberian izin lokasi juga dinilai tidak sejalan dengan tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara (Permen) Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Bab IV, Pasal 6, yakni tanpa melibatkan masyarakat adat setempat;

Perusahaan juga dianggap lalai mengurus perolehan hak tanah, dan belum mendapatkan hak menguasai tanah dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit.

Perusahaan melaksanakan kewajibannya untuk fasilitasi kebun masyarakat dan pembangunan fasilitas sarana perkebunan.

“Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 16,” katanya.

Ia melanjutkan masyarakat adat di sekitar lokasi di Distrik Klasou tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui proses hingga dihasilkannya dokumen lingkungan hidup dimaksud.

“Pengabaian ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 9, disebutkan bahwa pemrakarsa dalam penyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat,” katanya. (*)

Editor: Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top