HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Tukar kedaulatan demi kewarganegaraan bisa bantu Pasifik?

Dampak perubahan iklim di Tarawa, atol di Kiribati. – Lowy Institute/United Nations photo/ Flickr

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Bruce Hill

Kita tidak bisa menyalahkan mantan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, karena tidak imajinatif, setelah baru-baru ini menyarankan agar beberapa negara Pasifik menukar kedaulatannya dengan kewarganegaraan Australia.

Usulannya, agar penduduk negara-negara atol yang rendah seperti Nauru, Kiribati, dan Tuvalu, diberikan kewarganegaraan Australia dengan imbalan menyerahkan sumber daya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, sesuai dugaan banyak pihak, langsung dibantah oleh Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga. PM Sopoaga menggambarkan konsep ini sebagai solusi neo-kolonialisme, dan menegaskan hak Tuvalu, sebagai negara yang berdaulat, atas sumber dayanya sendiri. Dari pada mempertimbangkan apa yang ia sebut, ‘cara pikir imperial’, Sopoaga bersikeras bahwa negara-negara maju seperti Australia seharusnya lebih fokus pada mengurangi emisi karbon sebagai cara langsung untuk melawan perubahan iklim.

Tentu saja, ini merupakan kebijaksanaan yang konvensional, namun jika ancaman perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut separah yang diyakini oleh kedua pria itu, mengapa tidak semua opsi ditelusuri?

Sudah lama atol dipertimbangkan sebagai tempat tinggal marginal bagi manusia, dan fakta ini diyakini telah menjadi salah satu alasan di belakang migrasi bangsa Polinesia ke arah timur melintasi Pasifik, ribuan tahun lalu.

Isu-isu seperti tekanan populasi, sedikitnya tanah yang subur, sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai, dan, yang paling penting, kurangnya air minum, sudah lama menjadi faktor utama yang menentukan kelayakan hidup di atol-atol rendah.

Loading...
;

Dari 1960 hingga 2009, populasi Tuvalu bertumbuh dari 6.104 menjadi 9.847, Nauru telah berkembang dari 4.433 jiwa menjadi 10.057 jiwa, dan Kiribati naik jumlah penduduknya dari 40.700 menjadi 98.027 jiwa. Dalam era modern ini, dengan populasi di pusat-pusat kota utama negara-negara ini juga jauh melampaui angka di masa lalu, tantangan yang lebih mendesak adalah terkait pembuangan limbah dan akses ke air bersih.

Penilaian National Climate Assessment Amerika Serikat yang ke-4, memperkirakan ada kemungkinan besar permukaan air laut akan naik antara 30-130 sentimeter, atau 0,3 sampai 1,3 meter, pada akhir abad ini.

Hal ini, tentu saja merupakan tantangan yang besar, tetapi ini bukan berarti peristiwa yang akan menyebabkan kepunahan secara langsung.

Permasalahan dalam pembuangan limbah manusia di pulau-pulau yang berpenduduk paling padat mungkin sama sulitnya.

Anda tidak akan ingin berenang di laguna di ibu kota Kiribati, Tarawa Selatan. Hanya sepertiga rumah di pulau itu yang memiliki toilet siram, sementara yang lainnya menggunakan laguna atau lautan untuk membuang limbah mereka. Dengan keadaan ini, mereka akan tenggelam dalam limbah mereka sendiri sebelum mereka tenggelam. Apa pun keadaannya, negara-negara atol dengan dataran yang rendah menghadapi tantangan berat di masa depan, itulah sebabnya mungkin pemikiran yang inventif dan unik, contohnya menukar kendali atas ZEE mereka untuk menjadi warga negara Australia, setidaknya layak untuk dipertimbangkan.

Sudah beberapa kali sepanjang sejarah modern, politisi dari dua negara metropolitan Pasifik, Australia dan Selandia Baru, menunjukkan ketertarikan untuk mengintegrasikan Pasifik melalui berbagai cara.

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Richard Seddon, ingin membentuk semacam Kerajaan Kiwi (sebutan untuk Selandia Baru) di Pasifik saat pergantian abad ke-19, yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk hubungan konstitusional antarnegara itu, yang saat ini dijalin dengan Tokelau, Niue, dan Kepulauan Cook. Mantan Perdana Menteri Selandia Baru yang lainnya, Mike Moore, menerbitkan suatu buku tentang integrasi dengan kawasan Pasifik berjudul ‘A Pacific Parliament’ pada tahun 1982 – sebuah ide yang masih dibahas bahkan hingga saat ini.

Konsep-konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa negara-negara kepulauan yang kecil tidak memiliki sumber daya atau manusia, untuk secara efektif memimpin negara mereka sendiri sebagai suatu bangsa modern, dan akan memerlukan berbagai bantuan luar negeri. Pandangan ini belum sepenuhnya hilang di Canberra dan Wellington sampai hari ini.

Dalam konteks inilah gagasan Rudd untuk menawarkan pertukaran antara kewarganegaraan Australia dengan kontrol atas sumber daya dalam ZEE harus dinilai, tetapi, mungkin dengan beberapa urgensi tambahan, mengingat realitas dari beberapa tantangan tersebut. Meskipun PM Sopoaga langsung menampik saran ini, dapat dimengerti dari sudut pandang nasionalis, mungkin ada baiknya jika pertanyaan itu diarahkan langsung kepada orang-orang di Nauru, Tuvalu, dan Kiribati, apakah mereka ingin mempertimbangkan tawaran itu.

Bisa jadi, masyarakat akan lebih mendukung adanya pembahasan lebih lanjut tentang ide itu, daripada politisi-politisi mereka.

Tekanan akibat naiknya permukaan laut, pertumbuhan populasi, pembuangan limbah, dan akses ke air bersih, adalah tantangan yang nyata dan semakin mendesak seiring berjalannya waktu. Jika permasalahan ini menjadi lebih serius dan mulai mengancam standar hidup atau bahkan keberadaan orang-orang di negara-negara kepulauan yang rendah, ide ini mungkin akan terlihat jauh lebih masuk akal.

Kita tidak bisa memakan kedaulatan, kita tidak bisa meneguk kemerdekaan, dan kita tidak bisa membangun rumah di atas bendera yang mengapung di tengah lautan.

Jika gagasan ini merupakan tawaran pertama dalam negosiasi ulang status warga Nauru, Tuvalu, dan Kiribati, mengingat dampak perubahan iklim yang diproyeksikan, mereka mungkin ingin mempertimbangkannya dengan sedikit lebih serius daripada yang telah dilakukan PM Sopoaga.

Ini mungkin terdengar sinis, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, posisi mereka mungkin akan semakin lemah ketika permukaan air laut terus naik di sekeliling mereka. (The Interpreter by Lowy Institute)

Bruce Hill adalah salah satu jurnalis senior Pasifik yang pernah bekerja untuk Radio Australia dan Radio New Zealand. Dia meliput krisis Bougainville, bencana tsunami Aitape, dua kudeta di Fiji, dan perkembangan sistem demokrasi di Tonga. Ia pernah memenangkan beberapa penghargaan internasional atas pekerjaannya.

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top