Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Tumpang tindih aturan membuat Perdasi Minol lemah

Suasana sosialisasi materi revisi Perdasi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang berlangsung di Jayapura, Kamis (28/3/2019). - Jubi/Arjuna Pademme
Tumpang tindih aturan membuat Perdasi Minol lemah 1 i Papua
Suasana sosialisasi materi revisi Perdasi Papua Nomor 15 Tahun 2013 yang berlangsung di Jayapura, Kamis (28/3/2019). – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Tumpang tindih aturan tata niaga minuman beralkohol membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol tidak maksimal. Kekuatan mengingat Peraturan Daerah Provinsi Papua hanya akan efektif jika Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dijadikan aturan payung peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal itu dinyatakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John NR Gobai usai sosialisasi materi revisi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol (minol) yang berlangsung di Jayapura, Papua, Kamis (28/3/2019).

Tumpang tindih aturan membuat Perdasi Minol lemah 2 i Papua

Menurutnya, Undang-undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus) memberikan ruang untuk keberlakuan UU sektoral lainnya di Papua. Akan tetapi, berbagai UU sektoral itu bertentang dengan semangat kekhususan otonomi di Papua, termasuk dalam mengatur tata niaga minol.

“Selama UU selain Otsus berlaku di Papua, kita terus capek membuat perdasi dan peraturan daerah khusus, lalu Jakarta menolak materi perdasi dan peraturan daerah khusus itu. Solusinya, jangan berlakukan UU lain di Papua selain UU Otsus,” kata Gobai.

Gobai mengingatkan, saat ini minol di Papua diperdagangkan secara bebas, dan menimbulkan berbagai masalah sosial. DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat membuat regulasi, sehingga lahir Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 yang membatasi peredaran minol. Namun hingga kini masih ada kabupaten/kota yang menolak memberlakukan regulasi minol itu, dengan alasan Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 itu bertentangan dengan aturan lain

“Mengapa masih (ada yang) memberikan izin minol, saya mau kasih tahu Papua ini masih bagian dari Indonesia. Salah satu yang saya pikir tepat adalah menyepakati adanya sanksi sosial untuk yang melanggar,” kata Gobai.

Loading...
;

Marselus Gobai salah satu pihak yang hadir dalam sosialisasi mengatakan, peredaran minol di Papua sulit dihentikan lantaran tingginya permintaan. “Ketika permintaan tinggi, pasti produsen akan memasoknya. Saya heran juga, ada intelektual Papua berkata minol bagian dari ciri khas kota berkembang. Kalau semua menganut paham ini bagaimana?” kata Marselus Gobai.

Menurutnya, berbagai alasan digunakan pihak berkepentingan untuk membela diri dan melegalkan peredaran minol di Papua. “Selama masih ada gula, semut akan berkerumun di situ. Memang ini menjadi pro dan kontra. Provinsi sudah membuat Perdasi, tapi masih ada kabupaten/kota yang mengizinkan penjualan minol,” ucapnya.

DPRP telah menyepakati sejumlah materi revisi Perdasi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol. Satu satu materi revisi itu termasuk aturan bahwa minol golongan tertentu yang hanya dapat dijual di tempat tertentu semisal hotel.

Sejumlah materi revisi itu telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diregistrasi, agar dapat segera disahkan dan berkekuatan hukum mengikat. Namun proses di Kemendagri itu belum rampung.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top