Follow our news chanel

Tuntutan terhadap Tapol Papua, gambaran suburnya stigma separatis kepada OAP

sidang papua
Persidangan pembacaan tuntutan lima dari tujuh orang Tapol secara telekonferensi pada Jumat (5/6/2020) - Jubi. Dok PH

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang memberikan pendampingan hukum kepada tujuh tahanan politik atau Tapol Papua di Kalimantan Timur (Kaltim), menilai tingginya tuntutan terhadap para kliennya menggambarkan suburnya stigma separatis terhadap orang asli Papua (OAP), di lembaga penegak hukum terutama Kejaksaan.

Pernyataan itu dikatakan Emanuel Gobay, satu di antara penasihat hukum (PH) tujuh tapol Papua yang didakwa pasal makar terkait unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura, yang meluas menjadi rusuh pada 29 Agustus 2019.

Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menuntut tujuh terdakwa Tapol Papua tuntutan pidana penjara selama lima tahun hingga 17 tahun.

Saat persidangan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa yang digelar secara telekonferensi pada 2 Juni 2020, JPU menuntut Irwanus Uropmabin lima tahun penjara dan Buchtar Tabunin 17 tahun penjara.

Pada persidangan lanjutan pembacaan tuntutan terhadap lima terdakwa lain, juga secara telekonferensi pada Jumat (5/6/2020), JPU menuntut Steven Itlay 15 tahun penjara, Agus Kossay 15 tahun penjara, Alexander Gobay 10 tahun penjara, Fery Kombo 10 tahun penjara, dan Hengki Hilapok lima tahun penjara.

“Tingginya tuntutan terhadap tujuh Tapol Papua ini menunjukkan tebalnya stigma separatis terhadap orang Papua dalam tubuh aparat penegak hukum Indonesia. JPU hanya melihat dari aspek pasal makarnya. Ini bagaian dari manifestasi stigma separatis terhadap orang Papua,” kata Emanuel Gobay melalui panggilan teleponnya, Jumat (5/6/2020).

Loading...
;

Sejak awal PH para terdakwa menduga ada skenario mempidanakan para terdakwa. Dugaan itu mulai muncul ketika Kapolri ketika itu, Tito Karnavian menyatakan dalang aksi anti rasisme di Papua adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasis Papua (AMP).

Beberapa pekan setelahnya, terjadi penangkapan terhadap beberapa aktivis ULMWP, KNPB dan aktivis mahasiswa yang dituduh menggerakkan aksi anti rasisme di Kota Jayapura pada 19 Agustus 2020 dan 29 Agustus 2019.

Aktivis yang ditangkap tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal makar.

“Namun ada waktu beberapa bulan kemudian barulah kasus tujuh Tapol Papua itu dinyatakan P21. Lamanya waktu penetapan kasus menjadi P21 ini menandakan ada suatu. Ini menunjukkan jika penyidik [kepolisian] ketika itu kesulitan mencari alat bukti memberatkan,” ujarnya.

Kata Emanuel Gobay, dari situ pihaknya mengindikasikan pasal makar yang disangkakan kepada tujuh Tapol Papua terkesan dipaksakan karena faktanya, para tersangka ditangkap terkait unjuk rasa anti rasisme akan tetapi dijerat pasal makar.

“Rasisme dan makar ini dua hal berbeda. Kalau kemudian bisa disatukan ini ajaib,” ucapnya.

Pemindahan tempat pemeriksaan perkara dari Pengadilan Negeri Jayapura ke Pengadilan Negeri Balikpapan, juga dinilai bagian dari skenario.

Karena pada waktu bersamaan di Pengadilan Jayapura dilakukan persidangan dan aman-aman saja. Yang dipertanyakan PH, apa alasan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat pemindahan tujuh Tapol ke Balikpapan, padahal persidangan terdakwa lain dalam kasus yang sama di Pengadilan Negeri Jayapura berlangsung aman.

Sementara itu, pemindahan tahanan, biasanya dengan dasar keamanan.
Ketika memasuki proses persidangan, dakwaan JPU terhadap para Tapol mayoritas menyebutkan fakta-fakta yang jauh dari waktu kejadian. Misalnya ada kejadian yang diangkat dari 2008 sampai 2019.

“Padahal kan ada asas tempus delicti dan locus delicti. Waktu kejadian dan tempat kejadian. Waktunya semestinya pada tanggal kejadian yang dituduhkan. Kalau menyebut beberapa waktu itu berarti ada sesuatu. Alat bukti yang ditunjukkan untuk menguatkan pasal makar sangat mengada-ada dan terlihat dalam fakta persidangan,” kata Gobay.

Selain itu, dalam JPU menyimpulkan perbuatan para terdakwa memenuhi unsur makar hanya berdasarkan kesaksian ahli bahasa, ahli psikologi dan ahli hukum tata negara. Mestinya, dalam kasus ini yang dapat mengurai unsur-unsur tindak pidana makar adalah ahli hukum pidana.

Emanuel Gobay menambahkan, perkara ini sangat kental dengan skenario, dan tingginya tuntutan JPU berbeda jauh dengan tuntutan JPU terhadap terdakwa makar di PN Manokwari, Sorong dan Jakarta, yang tuntutannya dibawah dari tuntutan terhadap tujuh Tapol Papua.

“Kami mempertanyakan mengapa tuntutan terhadap tapol Papua ini lebih tinggi. Apakah itu standar maksimal dalam tubuh kejaksaan RI dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa makar. Kalau ada standar, kenapa bisa berbeda antara kebijakan JPU di Manokwari, Sorong, Jakarta dengan JPU yang menuntut tujuh tapol Papua dari Kejati Papua,” katanya.

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang menjadi saksi meringankan dalam beberapa kali persidangan terhadap para terdakwa Tapol Papua berharap, JPU dapat bijaksana dalam penyampaian tuntutan hukum terhadap tujuh terdakwa, karena para terdakwa dinilai merupakan bagian dari korban rasisme, bukan pelaku rasisme.

“Sebagai anggota DPR Papua yang memantau jalannya aksi saat itu, saya menjelaskan sesuai fakta kepada majelis hakim agar menjadi pertimbangan dalam putusan nanti,” kata Kadepa. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top