Follow our news chanel

UMP 2019, masih tunggu pembicaraan

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Terkait penetapan Upah Minimun Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua, Yan Piet Rawar, mengaku masih menunggu petunjuk dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

“Kami masih menunggu petunjuk Menaker,” ujar Yan Piet Rawar, kepada Jubi melalui WhatsApp, Rabu (17/10/2018).

Menurutnya, ada faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan surat dari Pusat untuk menentukan UMP Papua di tahun 2019 nanti.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa, mengatakan penetapan UMP kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi melalui Disnaker Provinsi Papua.

“Kabupaten dan kota menunggu SK Gubernur saja. Di kota dan kabupaten, perusahaan membayar upah kerja standar UMP. Artinya, di atas UMP atau sama dengan UMP,” ujarnya.

Iapun mengakui biasanya pembahasan UMP itu akan digelar paling lambat bulan November. Sebab Dewan Pengupahan Provinsi harus rapat untuk sepakat berdasarkan survey kebutuhan hidup layak setelah itu diusul ke Gubernur Papua untuk penetapan SK.

Loading...
;

“Jadi paling lambat November,” katanya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Papua, Nurhaidah, mengakui belum mendapatkan undangan dari Disnaker Provinsi Papua terkait pembahasan kenaikan dari upah minimum provinsi.

“Sampai sekarang belum ada, coba tanyakan ke Disnaker,” ujarnya singkat. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top