Follow our news chanel

UMP Papua 2019 naik, Rawar: Semua wajib patuhi

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe telah menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2019 sebesar Rp3.240.900 atau naik sebesar 8,03 persen dari tahun sebelumnya Rp3 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan pengumuman resmi terkait UMP 2019, disampaikan Gubernur melalui surat pengumuman Nomor 561/12218/SET pada Senin (20/10/2018).

"Kenaikan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78  Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Rawar kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (31/10/2018).

Menurutnya, pengumuman lebih awal disampaikan agar dalam perencanaan anggaran atau program kegiatan bisa disesuaikan dengan UMP yang sudah ditetapkan.

“Atas nama pemerintah, kami minta kepada setiap pimpinan perusahaan, BUMN, BUMD, swasta maupun lainnya, agar mengetahui dan bisa mematuhi keputusan yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Rawar menegaskan, apa yang sudah diputuskan oleh Gubernur Papua wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di Tanah Papua. 

Loading...
;

Sementara untuk pemerintah kabupaten dan kota, apabila melihat ini sebagai sesuatu yang mendasar, silakan saja untuk dipertimbangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

"Ini tergantung dari masing-masing kabupaten/kota apakah mau dinaikkan, atau mengikuti saja provinsi," katanya.

Secara terpisah, Ahli Pers Dewan Pers Victor Mambor menilai, dengan adanya penetapan UMP 2019, setiap perusahaan pers yang ada di Papua harus patuh pada keputusan pemerintah tentang UMP.

Hal itu dikarenakan, sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberikan upah wartawan lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dapat dipidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta.

"Perusahan pers yang tidak mematuhi kebijakan ini bisa disebut sebagai perusahaan pers yg tidak memenuhi standar perusahaan pers," kata Mambor.

Menurutnya, penting juga mematuhi kebijakan ini agar pers di Papua lebih sehat.  Apalagi sekarang banyak media-media online. Meskipun banyak yang dikategorikan sebagai media pemula (startup), tetapi harus mulai memperhatikan kewajibannya kepada wartawannya di lapangan.

"Intinya, setiap perusahaan pers harus mulai memperhatikan kewajibannya kepada wartawannya di lapangan, terutama soal upah," tegasnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top