Follow our news chanel

Uncen dan DPR Papua diminta segera kaji draf Rancangan Perdasus KKR

Foto ilustrasi - pixabay.com
Uncen dan DPR Papua diminta segera kaji draf Rancangan Perdasus KKR 1 i Papua
Foto ilustrasi – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai meminta Universitas Cenderawasih dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua duduk bersama dan mengkaji draf rancangan Peraturan Daerah Khusus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Perdasus KKR. Kajian itu dibutuhkan agar draf Rancangan Perdasus KKR dapat diteruskan ke Presiden Joko Widodo sebagai pertimbangan dalam penyusunan Keputusan Presiden tentang KKR Papua.

Hal itu disampaikan Gobai di Jayapura, Selasa (3/3/2020). Gobai yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua periode 2014 – 2019 itu menyatakan DPR Papua telah menyusun draf Rancangan Perdasus KKR. Menurutnya, DPR Papua harus segera mengundang Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk membahas draf itu.

“Harusnya Uncen itu dipanggil oleh DPR Papua untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat, berangkat dari apa yang DPR Papua sudah kerjakan. Sehingga DPR Papua, Uncen, dan Gubernur Papua bisa segera mengantar hasil pembahasan itu sebagai usulan kepada Presiden, agar Presiden bisa menyusun Keputusan Presiden terkait KKR,” kata Gobai.

Gobai menyebut Pasal 45 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah menyatakan pemerintah dapat membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi di Papua, demi menegakkan, memajukan, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia (HAM) di Papua. “Karena tidak pernah ada draf dari pemerintah, DPR Papua berpendapat harus ada draf,” ujar Gobai menjelaskan draf Rancangan Perdasus KKR yang disusun pada masa jabatannya yang lalu itu.

Menurutnya, draf Rancangan Perdasus KKR itu sudah dikonsultasikan kepada masyarakat adat dari lima wilayah adat di Papua. “Akhirnya DPR Papua dan pemerintah sepakat draf Rancangan Perdasus KKR itu dimodifikasi sebagai draf usulan KKR untuk didorong kepada pemerintah dan dibuatkan Keputusan Presiden,” kata Gobai.

Aktivis pemuda Papua, Benyamin Gurik mengatakan draf Rancangan Perdasus KKR yang telah disusun DPR Papua harus segera diselaraskan oleh para pemangku kepentingan politik di Papua, agar ada kepahaman di antara para pihak. “Kalau sudah ada kesepahaman bersama, tahapan selanjutnya diusulkan agar ditindaklanjuti Presiden menjadi Kepres KKR dan Pengadilan HAM di Papua,” kata Gurik.(*)

Loading...
;

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top