Upaya mendapatkan HPK masyarakat adat Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Papua sudah lama mengusahakan adanya aturan tentang pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarat adat. Hal ini disampaikan Yan Richard Pugu, Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dalam pertemuan di ruang Bapemperda DPR Papua di Jayapura, Jumat, 25 Januari 2019. 

Pertemuan ini difasilitasi John Gobay, anggota DPR Papua jalur otsus, dan dihadiri masyarakat adat, pelaku industri kayu, Dewan Adat Papua (DAP), dan perwakilan LSM. Mereka membahas polemik penahanan kayu ilegal di berbagai lokasi, seperti Jayapura, Makassar, hingga Surabaya. Kayu-kayu ini diketahui bersumber dari wilayah masyarakat adat.

Disebutkan, dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, Pemprov Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Sebagai turunannya, terbit Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MA) di Provinsi Papua.

“Sudah ada kurang lebih 14 izin yang sudah disiapkan, bahkan sudah keluar di masyarakat, di Jayapura, juga kabupaten lain seperti Sarmi dan juga Keerom.”

Dalam pelaksanaannya, masyarakat adat yang sudah mengantongi izin tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Pergub ini disebut bertentangan dengan Undang­Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. IUPHHK-MA yang dikeluarkan tidak diakui sebagai bagian dari aktivitas pengelolaan hutan.

Untuk menjembatani pertentangan antara pergub dan undang-undang kehutanan ini, pemerintah pusat dan Papua bersepakat membentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) mengenai pengelolaan hutan. NSPK akan terbit dalam bentuk peraturan menteri. Namun, hingga kini NSPK tidak kunjung terbit.

Loading...
;

Berbagai upaya telah dilakukan. Tahun 2015, Jan Jap Ormuseray Kepala Dinas Kehutanan defenitif bersama Gubernur Papua Lukas Enembe bertemu Sitti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorongnya. Upaya ini pun tidak membuahkan hasil.

Kayu ilegal dan pelanggaran SVLK

Dengan tidak terbitnya NSPK oleh KLHK, tidak ada aturan yang mewadahi pemanfaatan kayu oleh masyarakat adat. Di saat yang sama aktivitas pemanfaatan kayu oleh masyarakat adat sudah berjalan. Pembukaan isolasi wilayah memberi ruang pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat terhubung dengan industri kayu.

“Ketimpangan yang ada, antara kesiapan regulasi dan juga kondisi di masyarakat dalam arti ada interaksi antara masyarakat dan pihak sektor usaha. Ini menyebabkan ada miss dari sisi peraturan.”

Terdesak kebutuhan ekonomi, masyarakat menebang kayu di wilayah mereka dan menjual ke industri. Hal ini melanggar peraturan karena setiap kayu yang beredar harus berasal dari sumber yang jelas.

Indonesia sudah memberlakukan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) sejak 1 September 2009. Semua industri, baik primer maupun lanjutan, masuk dalam sistem ini.

Kayu disebut legal jika sumber kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi, dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtangannya dapat dibuktikan kebenarannya.

Selanjutnya pada 1 Maret 2018 Pemprov Papua bersama Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) mencanangkan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam Papua (GNPSDA Papua). Sektor yang menjadi perhatian adalah Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan.

Sejak pencanangan GNPSDA Papua itulah, upaya penertiban kayu-kayu ilegal gencar dilakukan.

Penahanan kayu di berbagai lokasi, tangkap tangan suap pengusaha, hingga penahanan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua kemudian mewarnai persoalan kayu-kayu ini. Terakhir, pelaku industri bersama masyarakat adat memalang kantor Unit Pelaksana Tugas KLHK di Kotaraja. Mereka mendesak kayu-kayu dikembalikan dan aturan mengenai hak pengelolaan oleh masyarakat adat segera dikeluarkan.

Yan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan menyatakan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri perkayuan harus dilihat sebagai dua persoalan berbeda.

“Permasalahan masyarakat sendiri dan permasalahan industri sendiri. Kalau kita gabung ada kepentingan yang menjadi susah untuk diurai, baik dari sisi hukum, maupun sisi penggiatan ekonomi untuk masyarakat. Jangan sampai mendekatkan permasalahan eknomi tapi dari sisi hukum kita lemah.”

Dua skenario yang disiapkan saat ini menurut Yan adalah kembali mendorong Kementerian menerbitkan NSPK atau memberlakukan pergub. Namun demikian, Yan mengakui sangat hati-hati dengan pengambilan keputusan atas persoalan ini.

Pengelolaan hutan berkelanjutan

Hengky Yoku, perwakilan Dewan Adat Mamta meminta DPR Papua dan Dinas Kehutanan agar segera menyelesaian persoalan ini. Semangat pengelolaan hutan berkelanjutan yang ada dalam Perdasus Nomor 21 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 13 tahun 2010 harus diwujudkan

“Masyarakat tidak bisa dibuat hidup dalam satu rimba yang tidak jelas. Uang mengalir ke mana dan dari mana tidak ada yang tahu. Hidup di negara hukum, semua harus transparan dan tidak bisa main di wilayah abu-abu.”

Hengky juga mengingatkan masyarakat adat agar memiliki perencanaan pengelolaan hutan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun mendatang. Praktik menebang lalu menjual ke industri tidak menguntungkan, baik secara ekonomi, maupun kelestarian lingkungan.

“Kalian harus merencanakan jauh-jauh. Perencanaan jauh bagaimana kawasan itu kalian bangun. Mulai dari hulu sampai hilir kamu kelola. Itu baru dibilang tuan di negeri sendiri. Tapi kalau hanya jual potong jual terus?”

Dewan Adat juga meminta seluruh aktivitas penebangan kayu berhenti hingga adanya aturan yang jelas dari pemerintah. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top