Urus pajak terasa berbelit, ini jawaban BPPRD Nabire

Urus pajak terasa berbelit, ini jawaban BPPRD Nabire 1 i Papua
Kabid Penetapan pajak PBB dan BPHTB, BPPRD Nabire, Marjan – Jubi/Titus Ruban.

Nabire, Jubi – Ada 13 tahapan dalam prosedur yang harus dilalui dalam mengurus dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Warga wajib pajak di Nabire mengaku acapkali kerepotan dan berbelit-belit saat mengurusnya.

Jefri Sanjang, salah seorang wajib pajak menuturkan, dirinya sedang mengurus PBB dan BPHTB untuk sebidang tanah guna mengurus sertifikat tanah tersebut. Namun, sudah empat bulan lebih belum mendapatkan kepastian.

“Sudah lebih empat bulan saya urus PBB dan BPHTB. Tapi sampai sekarang belum terbit. Padahal sudah sering bolak balik belum belum ada jawaban dan perlu petugas sadar bahwa ini wajib pajak,” tutur Sanjang di Nabire, Kamis (20/06/2019).

Sanjang pun kecewa dan menanyakan keterlambatan ini kepada petugas, namun alasannya sedang dalam proses melalui sistem.

Alasan lain adalah kepada badan sedang di luar daerah. Dan kata Sanjang, petugas sepertinya menganggap sepele.

Pernah Sanjang dihubungi dan ke kantor tersebut untuk membayar PBB, lalu alasannya kepala dinas tidak ada dan harus menunggu hingga dokumennya ditandatangani.

“Bapak nanti besok datang atau bapak nanti kami hubungi. Sudah begitu ke sana, alasan lagi nanti tunggu kepala badan. Kita macam dipermainkan,” katanya.

Loading...
;

Sebagai wajib pajak, dia memertanyakan lamanya proses penerbitan surat wajib pajak dan BPTHTB yang memakan waktu lebih empat bulan. Bagi dia, pajak yang dibayarnya hanya sebesar Rp 39.000 rupiah disetor ke Bank Papua. Akan tetapi, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk bolak balik di kantor BPPRD melebihi pajak.

“Saya heran, kenapa mau bayar pajak tapi saja susah begini, dipersulit. Padahal kalau tidak bayar nantinya dituntut,”ujarnya kepada Jubi di Nabire. Jumat (21/06/2019),.

Saat ini kepengurusan dokumen pajak sudah menggunakan sistem aplikasi online.

Kepala Bidang (Kabid) Penetapan PBB dan BPHTB, Marjan berdalih, pengurusan dokumen pajak acapkali terhambat oleh gangguan koneksi internet.

“Belum lagi kalau pegawai sudah siap ke lapangan dan menghubungi warga wajib pajak, kadang orangnya tidak ada di tempat. Hanya empat orang petugas untuk satu Nabire, sehingga kami akui kalau selalu ada kendala,” terangnya.

Dia pun berharap kepada warga wajib pajak agar dapat memaklumi situasi ini. Pihaknya akan berupaya ke depan lebih baik lagi dari sekarang.

“Kami harap wajib pajak bersabar dan kami juga akan berusaha agar pelayanan lebih baik lagi,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris BPPRD Nabire, Farmawati melalui pesan WhatsAppnya menambahkan, jika ada hambatan yang terjadi di dalam institusinya maka akan mengoreksi, selain itu juga kalau ada pegawai yang menyulitkan wajib pajak, maka tentu akan diberikan tindakan.

Namun Fatmawati juga mengakui jika dalam 13 tahapan proses memang sering terkendala. Sebab banyak proses dan prosedural yang harus dilewati, apalagi saat ini sudah dibangun sistem online maka harus banyak penyesuaian. Dan jika salah satu prosedur saja tidak dilengkapi biasanya iakan menghambat proses.

‘Kami akan tindak pegawai kami yang misalkan nakal, tapi harus diingat bahwa Proses PBB dan BPHTB beda dengan urusan fiskal dan pajak lainnya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top