Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

USAID dampingi Pemerintah Papua Barat untuk kesetaraan gender

 

USAID dampingi Pemerintah Papua Barat untuk kesetaraan gender 1 i Papua
Diskusi antara USAI Bersama dan DP3AKB Papua Barat akhir pekan lalu memperingati IWD 2019. (Jubi/dokumentasi pribadi)

Manokwari,Jubi – Kesetaraan gender di wilayah Papua Barat, belum maksimal. Hal ini terlihat dalam agenda dan program Pemerintah yang belum berprespektif gender di segala bidang.

Terkait hal itu, USAID bersama sebagai lembaga non pemerintah yang bergerak di isu kesetaraan gender, berupaya melakukan pendampingan bersama dengan Pemerintah Papua Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Barat, Elsiana Sesa, mengatakan bahwa Dinasnya tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kesetaraan gender di Papua Barat.

Pasalnya, kehidupan budaya dan adat istiadat masih sangat memengaruhi peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, kondisi tersebut bukan menjadi pembatas untuk Dinasnya terus menyuarakan program-program berbasis gender.

“Dengan dukungan USAID Bersama, Dinas DP3AKB terus meningkatkan program pencegahan dan pengurangan kekerasan berbasis gender di Papua Barat. Salah satu yang dilakukan yaitu melalui forum diskusi dengan mengundang berbagai pihak dalam rangka untuk terus mengampanyekan dan mendorong pemenuhan hak – hak perempuan Papua untuk setara, maju dan bebas dari tindak kekerasan pada tanggal 8 Maret 2019 lalu,” ujar Sesa.

Tugas DP3AKB, kata Sesa, sebagai leading sector pemerintah untuk pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan perempuan tidak mudah, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk bekerja sama meningkatkan upaya untuk pemenuhan hak – hak mendasar perempuan agar mereka dapat maju dan setara serta memiliki kesempatan yang sama agar lebih mandiri dan berdaya.

Loading...
;

“ Sebab, memang su waktunya perempuan Papua maju dan setara,” tuturnya.

Sementara itu Yoel Korowa, field officer Manokwari USAID Bersama, mengakui bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Papua Barat terkait persoalan ketimpangan antara laki – laki dan perempuan. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2016 menunjukkan angka provinsi Papua Barat rendah dari provinsi – provinsi lain di Indonesia yaitu 81,99. Sedangkan angka IPG tingkat nasional adalah 90,82.

Penelitian lain, kata Yoel, menunjukkan tingginya angka kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual, fisik, psikhis dan juga rendahnya akses dan pemenuhan hak – hak mendasar seperti kesehatan, pendidikan dimana hal ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk mengekspresikan kemampuan dirinya.

Terpisah, Forum Perempuan Papua (FPP) di Manokwari, dalam aksi memeringati International Women’s Day (IWD), menyatakan bahwa Papua Barat masuk dalam daerah darurat kekerasan terhadap perempuan. Artinya, persoalan data lebih menjadi sorotan utama para pihak yang bergerak di isu perempuan dibanding program nyata seperti pendampingan atau kegiatan-kegiatan positif yang menyadarkan semua pihak terutama lak-laki dalam memposisikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kami gelar aksi bisu atau diam, sebagai simbol bahwa perempuan Papua sudah tidak mampu bersuara. Apa gunanya data jika tidak ada program yang bisa menyentuh dan mengangkat perempuan papua keluar dari kekerasan,” ujar Yohana J.Kafiar koordinator FPP di Manokwari belum lama ini. (*).

Editor: Syam Terrajana

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top