UU Otsus Papua dan Aceh mesti dibandingkan keseluruhannya

Papua
Akademisi Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Akademisi dari Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba mengatakan, perbandingan antara Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus atau Otsus Papua dengan UU Otsus Aceh, berkaitan dengan partai politik (parpol) lokal mesti dilihat secara menyeluruh.

Pernyataan itu dikatakan dosen Fakultas Hukum Uncen tersebut, menyusul adanya pertanyaan publik yang mempertanyakan mengapa parpol lokal dapat dibentuk di Provinsi Aceh, sementara di Papua tidak.

Yusak Reba mengatakan, membandingkan pembentukan parpol lokal di dua provinsi itu tidak hanya dilihat dari sisi Papua dan Aceh, sama-sama melaksanakan UU Otsus.

Akan tetapi, yang mesti dilihat sebagai pembanding adalah norma hukum pasal 28 dalam UU Otsus Papua yang dianggap memberikan kewenangan pembentukan parpol lokal, dengan pasal UU Otsus Aceh, yang mengatur akan hal tersebut.

“Jadi membandingkannya bukan soal boleh atau tidak boleh. Tapi acuan hukum itu kan soal normal, kalimat yang ada di dalamnya,” kata Yusak Reba kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, UU Nomor 18 Tahun 2001 tengang Otsus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perubahan UU Otsus Aceh menjadi UU Pemerintahan Aceh, mulai bahas sejak awal 2006 silam. Pembahasannya dilakukan setelah Pemerintah Indonesia menandatangai nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Loading...
;

Salah satu poin dalam nota kesepahaman yang dikenal dengan perjanjian Helsinki itu, Pemerintah Indonesia menyetujui hadirnya parpol lokal di Aceh dalam penemuhan hak sipil dan politik kepada GAM.

Pembentukan parpol lokal di Aceh kemudian diakomodir dalam UU Pemerintahan Aceh pada Bab XI pasal 75 ayat (1). Pasal ini menyatakan penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.

Kewenangan masyarakat Aceh membentuk parpol lokal diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dalam Pasal 1 angka 2 PP tersebut menyatakan “Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.”

“Aceh sudah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kita (UU Otsus) inikan tidak [atau belum merevisi UU Otsus],” ujarnya.

Katanya, Indonesia adalah negara hukum. Sepanjang norma hukumnya mengatur jelas, tidak ada larangan untuk membentuk parpol lokal. Akan tetapi, tidak berarti ada diskriminasi kenapa di Aceh parpol lokal dapat dibentuk, sementara di Papua tidak bisa.

“Ini soal pembentukan norma hukum. Membandingkanny, adalah membandingkan rumusan norma antara Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Otsus Papua. Khususnya materi yang berkaitan dengan parpol lokal,” ucapnya.

Ia menilai, ini merupakan tantangan bagi para pihak di Papua untuk melihat kembali setiap materi dalam UU Otsus Papua.

Katanya, hingga kini sudah ada beberapa pasal dalam UU Otsus Papua yang diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang terbaru adalah pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang dianggap sebagai dasar pembentukan parpol lokal.

Sebelumnya, ada pihak yang melakukan pengujian pasal 6 UU Otsus Papua ke MK. Pasal yang terdiri dari enam ayat itu berkaitan dengan legislasi.

Selain itu, pasal 7 UU Otsus Papua yang mengatur tugas dan  wewenang DPR Papua, juga pernah diajukan diuji di MK. Permohonan pengujian yang diajukan ketika itu, berkaitan dengan hak DPR Papua memilih kepala daerah.

“Ke depan, mungkin saja ada rumusan norma pasal lain yang ada dalam Undang-Undang  21 yang diajukan diuji ke MK,” ujarnya.

Katanya, ini adalah tantangan terhadap para pihak di Papua menata ulang kepentingan Papua dalam kerangka Otsus. Terutama yang berkaitan dengan hal penting, untuk menjadi perlakukan kekhususan di Papua.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Senin (26/10/2020), MK menolak permohonan pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, mengenai parpol Papua tidak dapat menjadi peserta dalam pemilu.

Pengujian pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua diajukan Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Krisman Dedi Awi Janui Fonataba. Langkah itu ditempuh lantaran partai yang didirikannya itu, tidak dapat mengikuti pemilihan umum anggota legislatif pada 2019 silam.

Akan tetapi, saat membacakan putusan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat mengatakan pasal 28 UU Otsus mengatur kekhususan mengenai partai politik di Papua.

Kekhususan itu berkaitan dengan rekrutmen yang memprioritaskan orang asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada MRP.

Katanya, hal itu berbeda dengan Aceh yang diberi kekhususan membentuk partai politik lokal yang dalam hal mekanisme seleksi dan rekrutmen partai politik dilakukan secara mandiri oleh partai politik.

“Pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal sebab pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal,” kata Arief Hidayat.

Menurutnya, kekhususan dalam rekrutmen politik oleh parpol nasional yang memprioritaskan masyarakat asli Papua, dan mewajibkan meminta pertimbangan kepada MRP sudah sesuai dengan semangat Otsus Papua. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top