Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

UU Pemda lebih bertaji daripada UU Otsus Papua

Papua, otsus
Ilustrasi Dana Otsus Papua. - Jubi/Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Dia menilai pelaksanaan Otsus Papua belum berjalan efektif lantaran tumpang tindih aturan.

“(Keberadaan Otsus) selama 20 tahun ini rasanya biasa-biasa saja. Tidak ada hal istimewa dan kekhususannya (bagi daerah di Papua),” kata Awoitauw, Jumat (24/7/2020).

Dia mengatakan Undang Undang Otsus Papua kalah dominan daripada Undang Undang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menjadi dilema bagi kepala daerah di Papua.

UU Pemda lebih bertaji daripada UU Otsus Papua 1 i Papua

“Kedua undang undang tersebut sama-sama wajib dijalankan. Namun, Undang Undang Pemerintahan Daerah lebih mewarnai (berpengaruh terhadap) pelaksanaan pemerintahan daerah sehari-hari,” ungkapnya.

Awoitauw mencontohkan perjuangan mereka dalam membentuk kampung adat di Kabupaten Jayapura. Program yang dijiwai semangat otsus itu sama sekali tidak didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Pelaksanaan otsus hanya omong kosong. Otsus itu hanya sekadar (program) bagi-bagi uang oleh pemerintah provinsi (kepada kabupaten dan kota). Itu pun pada tahun lalu (dana untuk kabupaten dan kota) dipotong (oleh pemerintah provinsi). Untuk tahun ini, belum ada kepastian (pencairannya),” kata Ketua Nasdem Papua, tersebut.

Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan Otsus Papua, lanjut Awoitauw juga terlihat pada bidang politik. Majelis Rakyat Papua (MRP), misalnya semestinya ada di setiap kabupaten dan kota. Bupati maupun wakil bupati juga seharusnya merupakan Orang Asli Papua (OAP).

Loading...
;

“OAP seharusnya juga mendominasi keanggotaan legislatif, setidaknya (menguasai) 70% dari jumlah kursi (di DPRD). Semua kampung pun seharusnya menjadi kampung adat ,” jelas Awoitauw.

Tokoh adat Tabi Alberth Yoku mengatakan selain evaluasi, mengemuka pula desakan referendum setelah kebijakan otsus berakhir di Papua, yang digulirkan sejumlah kalangan. “Ada dua pendapat (di masyarakat) dalam menyikapi berakhirnya otsus di Papua. Ada yang menginginkan evaluasi, ada pula menganggap lebih baik digelar referendum (jajak pendapat mengenai kedaulatan Papua) saja.” (*)

 

Editor: Aries Munandar

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top