Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

UU penyandang disabilitas perlu disosialisasikan

UU penyandang disabilitas perlu disosialisasikan 1 i Papua
Menteri PPPA, Yohana Yembise daat berdialog dan melihat langsung aktifitas seorang murid SLB Petra Nabire – Jubi/Titus Ruban.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembire mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Petra Nabire.

Mama Yo, sapaan akrab menteri asal Papua ini menyempatkan diri melihat langsung aktivitas siswa – siswa yang dilakukan murid di sekolah itu. Menurutnya, Negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memastikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan. Dan UU ini perlu disosialisasikan ke publik terutama kepada masyarakat yang masih memandang rendah kaum ini.

UU penyandang disabilitas perlu disosialisasikan 2 i Papua

“Banyak kaum disabilitas yang mendapat perlakukan kasar, maka UUnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab banyak kaum disabilitas yang mendapatkan perlakuan kasar, bahkan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun seksual,” ujar Menteri asal Biak ini dalam kunjungannya pada senin (14/10/2019).

Menurutnya, penyandang disabilitas harus mendapat perhatian semua pihak sebab mereka mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya. Bakat dan prestasi yang dimiliki perlu diperhitungkan agar setelah menamatkan sekolah bisa bekerja, baik di instansi pemerintahan maupun swasta.

“Kaum ini harus bisa mendapat pekerjaan dalam bentuk apapun, di pemerintahan dan swata. Jadi bakat mereka harus diperhitungkan,” terangnya.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Nabire harus mendata disabilitas di wilayah itu dan mengavaluasi apa bakat dan prestasi mereka.

Loading...
;

Para guru diminta bijaksana dan tenang dalam menghadapi anak – anak spesial tersebut. Termasuk ketua Yayasan agar aktif mencegah para guru untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga Pemkab harus mendengarkan dan memperhatikan suara anak penyandang disabilitas dengan memiliki program kegiatan yang bisa membantu mereka berkembang dan siap hidup mandiri. Termasuk sosialisasi UU Penyandang Disabilitas yang lebih masif agar para orangtua yang memiliki anak disabilitas tidak malu dan berani menyekolahkan anak mereka ke sekolah khusus.

“Saya minta tidak ada diskriminasi terhadap anak disabilitas. Jangan ada kekerasan terhadap anak-anak ini, jangan ada bullying, jangan dicaci maki hanya karena mereka berbeda dengan anak normal. Juga guru jangan sampai melakukan kekerasan terhadap muridnya yang cacat,” imbuhnya.

Ketua Yayasan Armia Papua, Yosafat Nawipa menambahkan, sekolah luar biasa yang didirikan satu atap ini agar siswa dari SD atau SMP tidak masuk ke sekolah umum lainnya. Dikatakan Nawipa, bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas agar tidak malu dan mengantarkan anaknya untuk didikan di sekolah ini.

“Kami harap agar orang tua yang punya anak kelainan tidak malu untuk antar anak ke sekolah ini untuk didik bersama karena mereka (anak) seperti ini juga ciptaan Tuhan,” ujar Nawipa.

Dan kepada pemerintah Yosafat Nawipa berharap agar melengkapi sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan. Termasuk guru sebab idealnya penyandang cacat harus satu siswa satu guru sebab tidak seperti siswa normal lainnya.

“banyak sarana prasarana pendukung yang kurang di sini, terutama keterampilan untuk anak. Dan sekolah seperti ini harus sebanding yaitu satu siswa satu guru, kita tidak seperti sekolah umum yang siswanya normal,” harapnya

Menteri PPA juga berdialog bersama murid dan guru yang mengambil tema “Stop Bullying karena Kitorang Sayang Anak Papua”, guna mendengarkan suara anak sebagai bentuk partisipasi anak. mengingat anak – anak, khususnya anak disabilitas adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan.

Data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 menunjukkan bahwa dua dari tiga anak umur 13 – 17 tahun pernah mengalami segala jenis kekerasan dan 70 persen di antaranya dilakukan oleh teman sebaya sementara data SIMFONI Kemen PPPA mencatat ada 1.347 anak disabilitas menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami adalah diskriminasi dan bullying baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top