Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Veronica Koman: Penguasa pelihara impunitas penyelesaian HAM di Papua

Papua
Aktivis HAM Papua, Veronica Koman saat diskusi daring "Apa Kabar Penyelesaian Pelanggaran HAM Biak, 6 Juli 1998?" yang digelar, Senin petang (6/7/2020) - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Aktivis Papua, Veronica Koman menyatakan para penguasa di Negara Indonesia ikut memelihara impunitas (pihak yang melakukan kejahatan tidak bisa dihukum) dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.

Pernyataan itu dikatakan Veronica Koman dalam diskusi daring “Apa Kabar Penyelesaian Pelanggaran HAM Biak, 6 Juli 1998?” yang digelar, Senin petang (6/7/2020).

“Terkait impunitas, yang ada di sekeliling Presiden Jokowi juga ikut memelihara impunitas. Selama ini kalau ada pelanggaran HAM, kita salahkan aparatnya. Itu betul, tapi dengan misalnya [kasus pelanggaran HAM berat] Paniai, Kejaksaan Agung yang menghambat,” kata Veronica.

Katanya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyatakan kasus Paniai bukan pelanggaran HAM. Padahal penuntasan kasus Paniai merupakan janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada rakyat Papua, yang disampaikan akhir 2014 lalu.

Kata Veronica, sebagai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mestinya mendorong Kejaksaan Agung menuntaskan kasus itu, agar janji Presiden dapat terpenuhi.

“Ini justru tidak menghormati janji presiden kepada orang Papua. [Begitu] juga Wiranto. Dia dipilih sebagai Menkopolhukam dan kini menjabat Dewan Pertimbangan Presiden,” ujarnya.

Padahal dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu di Papua, misalnya tragedi Biak Berdarah pada 6 Juli 2020, Wiranto yang saat itu menjabat Panglima ABRI memegang rantai komando.

Loading...
;

“Pesan apa [sebenarnya] yang ingin disampaikan kepada orang Papua. Orang yang mestinya bertanggung jawab diberi posisi dalam negara ini. Negara ini aktif melestarikan impunitas terhadap orang Papua,” ucapnya.

Katanya, selama ini Amnesty Internasional juga selalu mendefinisikan impunitas ini sebagai lubang hitam pelanggaran HAM. Kalaupun ada di antara pelaku diadili, orang Papua tidak sampai mendapat keadilan yang utuh. Misalnya dalam kasus Abepura Berdarah yang terjadi tahun 2000 lalu.

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM kembali pada kualitas laporan penyelidikan dan hasil penyidikan Jaksa Agung.

Dalam berbagai kasus, Komnas HAM berupaya semaksimal mungkin  memberikan berbagai bukti kepada Jaksa Agung.

“Kedua soal kemauan. Hingga kini Komnas HAM sudah maksimal dengan kewenangan dan mandat yang diberikan Undang-Undang. Hingga dibuat kesimpulan. Misalnya kasus Paniai dinyatakan ada pelanggaran HAM berat,” kata Beka Hapsara.

Menurutnya, Komnas HAM telah menyerahkan laporan kasus itu kepada Kejaksaan Agung untuk penyidikan. Akan tetapi dikembalikan dengan alasan  bukti formil dan materiil belum terpenuhi.

“Kami kembalikan lagi ke Jaksa Agung karena menurut kami bukti sudah cukup lengkap. Pekerjaan rumah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Papua sangat besar. Butuh keseriusan dan kesungguhan mencari solusi, bukan menyebabkan masalah baru,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top