TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Wacana megahnya gedung pemerintahan di tengah sengkarut masalah Papua

Kantor Gubernur Papua
Kantor Gubernur Papua kini - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

PEKAN lalu, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, menyatakan pihaknya akan membangun gedung pemerintahan yang baru, setinggi 22 lantai dengan fasilitas pendukung memadai.

Tahap awal pembangunan kantor gubernur baru itu direncanakan dimulai tahun ini. Targetnya, gedung yang disebut akan menjadi bangunan tertinggi di Bumi Cenderawasih tersebut, rampung dalam dua tahun. Akan tetapi, rencana tersebut mendapat sorotan dari beberapa pihak. Sebab, dianggap ini bukan saat yang tepat memikirkan pembangunan kantor pemerintahan yang megah.

Anggota komisi bidang pemerintahan DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengatakan mestinya Pemprov Papua fokus menyelesaikan sengkarut berbagai masalah di Papua kini.

Kini ada berbagai masalah di Papua yang dinilai perlu diseriusi pemprov. Di antaranya situasi keamanan di beberapa daerah, yang menyebabkan warga di sana mengungsi. Pro dan kontra rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, hingga munculnya penolakan wacana pemekaran provinsi tertimur Indonesia itu.

“Bagi saya rencana pembangunan kantor gubernur Papua yang baru berlantai 22 bukan kebutuhan mendesak. Niatnya baik, namun mesti melihat kondisi terkini di Papua. Ada hal hal lain yang butuh perhatian serius pemerintah provinsi,” kata Laurenzus Kadepa ketika menghubungi Jubi melalui panggilan teleponnya.

Kadepa mengatakan, kini di Papua sudah ada infrastruktur dan gedung mewah semisal kantor DPR Papua dan Jembatan Youtefa.

“Kini rencana pembangunan kantor gubernur. Jangan membuat publik menilai pemerintah daerah tidak peduli pada kondisi warganya,” ujarnya.

Ia berpendapat keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari pesatnya pembangunan infrastruktur, dan megahnya kantor pemerintahan. Akan tetapi keberhasilan pemerintahan mesti dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan kesejahteraan masyarakat, terutama warga lokal di daerah itu.

Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan, IPM Papua mengalami penurunan pada 2020, dibandingkan setahun sebelumnya. Pada 2020 IPM Papua 60,44 atau turun 0,66 persen dari 2019, yang berada diangka 60,84.

Turunnya IPM Papua pada tahun lalu, menempatkan provinsi tertimur Indonesia itu berada pada urutan terendah. Sebaliknya, Papua Barat mengalami peningkatan IPM yang tertinggi. Pada 2019, IPM Papua Barat mencapai 64,70 dan pada 2020 meningkat menjadi 65,09.

“Data BPS dari tahun ke tahun, IPM Papua selalu barada pada urutan terendah. Apakah jika gedung ini nantinya rampung, manfaatnya berdampak langsung pada rakyat,” ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat di DPRP itu, menyarankan pemprov menunda rencana pembangunan kantor gubernur yang baru. Sebaiknya, anggarannya dialihkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Papua.

“Saya bukan mau menghalangi kalau itu bagian dari visi misi gubernur dan wakilnya. Akan tetapi, niat baik itu mesti mempertimbangkan kondisi kini dan berbagai aspek,” ujarnya.

Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak, John Nasion Robby Gobai, juga mengingatkan pemprov sebaiknya fokus pada peningkatan SDM Papua.

Menurutnya, salah satu yang perlu dilakukan pemprov adalah mempercepat pembangunan kampus modern dan sekolah unggulan berpola asrama, di setiap wilayah adat.

“Ditunjang sarana yang lengkap, guru berkualitas, dan haknya pasti, karena skema lain untuk pengembangan pendidikan di Papua adalah sekolah berpola asrama dan SMA terbuka,” kata Gobai.

Dengan adanya kampus modern dan sekolah unggulan, pemerintah tidak perlu mengirim anak-anak Papua mengenyan pendidikan di luar daerah. Ia khawatir ketika dikirim ke luar daerah, mereka akan merasa asing juga selalu menjadi korban diskriminasi dan rasis.

“Saya pikir lebih bermanfaat jika pengembangan SDM yang menjadi fokus pemprov. Ini lebih tepat sasaran, generasi inilah yang akan membangun daerah ini pada masa mendatang,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua akan membangun gedung yang baru setinggi 22 lantai. Bangunan itu nantinya disebut akan menjadi icon baru di Kota Jayapura, dan tertinggi di Papua.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan bangunan itu nantinya akan dibuat modern, namun mempertahankan kearifan lokal. Salah satu pertimbangan rencana pembangunan bertingkat gedung baru Gubernur Papua, sebab lokasi di ibu kota Provinsi Papua dinilai tidak memungkinkan membangun gedung yang luas.

“Kita harus bangun ke atas (bertingkat). Tentu ini akan menjadi gedung tertinggi Bumi Cenderawasih. Kami mohon dukungan semua pihak, agar bangunan ini rampung dalam waktu dua tahun kedepan,” kata Klemen Tinal.

Klemen Tinal mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini berkantor di Kantor Gubernur Papua, mencari kantor sementara, selama proses pembangunan berlangsung.

“Kantor Gubernur akan robohkan, kecuali Kantor Bappeda dan keuangan. Kalau pembangunan sudah rampung dan diresmikan semua OPD akan berkantor di gedung baru itu,” ucapnya. (*)

Editor: Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us