TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Wagub Papua: Kedudukan UU Otsus Papua harus diperjelas

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus Papua yang tengah dibahas DPR RI harus memperjelas kedudukan Undang-undang Otonomi Khusus Papua terhadap berbagai peraturan undang-undang lainnya. Hal itu dinyatakan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal di Kota Jayapura, Kamis (15/4/2021).

Tinal menyatakan upaya untuk memperjelaskan kedudukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) telah beberapa kali dilakukan. “Sebelumnya Pemerintah Papua sudah pernah menyerahkan Draf Rancangan Undang-undang Otsus plus di jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tinggal dilihat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di Papua,” kata Klemen Tinal pada Kamis.

Tinal menyatakan salah satu hal terpenting yang harus diselesaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU Otsus Papua adalah merumuskan klausul yang menyatakan berbagai kewenangan khusus Pemerintah Provinsi Papua mengikat dan mengatasi pengaturan undang-undang sektoral, kecuali dalam soal keamanan, luar negeri, yudikatif, moneter, dan agama. Tinal menyatakan klausul itu dibutuhkan agar Otsus Papua tidak terkesan bisa seenaknya dipermainkan kementerian/lembaga pemerintah pusat.

Baca juga: Pro dan kontra menjadi catatan penting Pansus Otsus DPR Papua

“Itu harus jelas. Yang terjadi selama ini, Undang-undang Otsus [Papua] terkesan tidak ada wibawa. Itu yang perlu ditekankan, sehingga tidak terkesan Otsus dipermainkan,” ujar Tinal.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan Otsus Papua telah diberlakukan di Tanah Papua selama 20 tahun, dan yang merasakan ada atau tidak ada manfaat Otsus Papua adalah rakyat penerima manfaat. Murib menyatakan pihaknya berharap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua bisa duduk bersama 29 bupati/wali kota di Papua, dan membicarakan Otsus Papua.

Baca juga: Jakarta atur pemekaran dan Otsus, MRPB: Masyarakat Domberai dan Bomberai tak minta!

Murib menyatakan MRP sendiri memiliki catatan tentang pelaksanaan Otsus Papua. MRP menilai banyak wewenang khusus Otsus Papua yang belum dijalankan. “Catatan MRP, lebih kepada regulasi [pelaksanaan kewenangan khusus Otsus]. Bukan masalah uang, sebab uang sudah banyak di Papua,” kata Murib.

Murib menyatakan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu duduk bersama dan menyatukan persepsi mereka menghadapi keinginan pemerintah pusat merevisi UU Otsus Papua. “Itulah yang menjadi agenda MRP. Dalam waktu dekat, kami akan lakukan rapat koordinasi melibatkan Gubernur, Sekda, bupati, wali kota, TNI, Polri dan lainnya untuk satukan persepsi,” kata Murib.

Ia menyatakan MRP akan meneruskan hasil pertemuan itu kepada Presiden Joko Widodo atau MPR for Papua. “Bola hari ini ada di DPR RI, makanya hasil pembicaraan kami nanti akan disampaikan kepada Presiden dan Ketua MPR for Papua, legislatif, dan eksekutif [lain] di Jakarta,” tutupnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us