Wagub Papua minta Dinsos pastikan data penerima bantuan valid

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal - Jubi/Alex
Wagub Papua minta Dinsos pastikan data penerima bantuan valid 1 i Papua
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua instruksikan Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua di wilayahnya, untuk memastikan data penduduk sebelum menyalurkan bantuan.

Ia katakan untuk awal Pemerintah Provinsi Papua akan fokus memberikan bantuan di tiga daerah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura.

“Untuk Sarmi, pendistribusian bisa melibatkan TNI AL, sehingga tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Makanya ada pembentukan tim besar yang melibatkan semua pihak,” kata Klemen Tinal, di Jayapura, kemarin.

Mengenai data orang asli Papua, ujar ia, database di Dinas Sosial tetap digunakan meskipun sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat, tetapi harus ditambah dengan penduduk yang belum terdaftar.

“Ini harus di data cepat, bagaimana mau distribusikan bantuan kalau data tidak jelas. Jangan sampai ada yang mendapat bantuan berualang-ulang, sementara yang lain tidak dapat. Hal ini tidak boleh terjadi, tetap harus sesuai nama dan alamat,”.

“Data OAP di Kota Jayapura juga harus cepat, yang diluar silakan ambil data dari Dinas Sosial kemudian data yang asalnya dari kepala suku dan lainnya langsung disinkronkan. Jika tidak ada barulah ditambahkan. Jangan jumlah di atas kertas bertambah terus padahal orangnya sama,” ujarnya.

Loading...
;

Menurut ia, jika semua data penduduk sudah valid, maka yang harus dilakukan adalah memilah mana yang benar-benar membutuhkan. Kemudian dikategorikan lagi menjadi dua, yakni orang yang selama ini tidak memiliki pekerjaan dan hidup dibawah garis ekonomi, atau memang memiliki pekerjaan tapi dirumahkan karena ada wabah Covid-19.

“Ini juga berlaku bagi mahasiswa dan penduduk non Papua yang selama ini tinggal di kos maupun kontrakan. Datanya sudah harus terkumpul lewat Kesbangpol, kemudian disinkronkan dengan Disperindag,”.

“Kalau untuk OAP Dinas Sosial dan Biro Otonomi Khusus akan jalan. Jadi sekalian semua bisa jalan bersamaan,” katanya.

Wagub Klemen Tinal juga mengingatkan jajarannya untuk tertib administrasi. Artinya, siapapun yang menggunakan dana harus segera mempertanggungjawabkan sesudah menerima dana maupun mulai turun lapangan, baik dinas di lingkup provinsi maupun TNI/Polri.

“Kalau secara budget semua sudah selesai, saya minta pendistribusian bantuan sembako kepada masyarakat bisa segera jalan. Untuk itu, semua harus dilakukan bersama-sama (sistem keroyok),” ujarnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan pendistribusian sudah bisa terlaksana, dengan harapan di awal Mei 2020 sebagian besar sudah teratasi dan akan dilanjutkan untuk progres bulan ke depan.

“Yang dirancang saat ini adalah untuk tiga bulan pertama dulu. Saya harap saat pembagian bantuan kepada masyarakat seluruh kepala OPD harus turun dan terlibat langsung, agar bisa memastikan semuanya berjalan baik,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top