Wagub Papua terima DIPA dan TKDD 2021 secara daring

Anggaran Papua 2021
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal saat mengikuti penyerahan DIPA 2021 secara daring. - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD Papua tahun anggaran 2021 kepada Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. DIPA dan TKDD itu diserahkan Jokowi secara daring pada Rabu (25/11/2020).

Pada tahun anggaran 2021, total anggaran belanja Papua mencapai Rp44,2 triliun. Dari anggaran belanja itu, sejumlah Rp38,8 triliun diantaranya berupa Dana Transfer ke Daerah. Sejumlah Rp5,4 triliun lainnya merupakan Dana Desa, dan belanja kementerian/lembaga senilai Rp6,3 triliun.

Selain itu, juga ada Dana Dekonsentrasi senilai Rp164,2 miliar, serta dana tugas perbantuan senilai Rp98,3 miliar. Klemen Tinal menyatakan seluruh proyek dan program Pemerintah Provinsi Papua harus dilelang pada Desember 2020, agar penggunaan anggaran 2021 efektif.

Baca juga: Bakohumas di Papua diminta lebih giat sampaikan informasi pemerintah

“Sesuai pesan Presiden, para pemilik anggaran diminta segara melakukan lelang pada Desember 2020. Dengan demikian, memasuki awal 2021 [nanti pemerintah] daerah, kementerian, dan lembaga bisa melaksanakan pekerjaan,” kata Tinal di Kota Jayapura, Rabu.

Menurut Tinal, Jokowi juga meminta seluruh Bantuan Sosial tahun 2021 disalurkan pada awal Januari 2021. Para kepala daerah juga diminta melakukan reformasi anggaran, agar belanja pemerintah daerah bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Reformasi anggaran ini harus dititikberatkan pada hal-hal yang meningkatkan partisipasi masyarakat [pada masa] pandemi Covid-19, seperti program padat karya. [Dengan program padat karya], masyarakat bisa terlibat dan miliki penghasilan, ekonominya bisa lebih baik,” ujar Tinal.

Loading...
;

Tinal meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua bertanggung jawab dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan. “Penggunaan anggaran ini kan mekanismenya jelas dan rakyat boleh tahu. Itu bukan uang pribadi, tetapi uang negara, jadi perlu diketahui masyarakat sehingga ada kontrol sosial terhadap efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran,” tutupnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top