WALHI desak Pemkab Jayapura pastikan hak plasma masyarakat adat Garusa

papua-sawit-hakplasma-walhi
Ilustrasi perkebunan sawit di Kabupaten Jayapura - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Papua mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua memastikan hak plasma terhadap masyarakat adat Kampung Garusa, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura.

Yunus Matteseray dari WALHI Papua mengatakan PT RML, perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Garusa, wajib membuka perkebunan plasma dan mendirikan koperasi plasma untuk masyarakat setempat.

Pola kemitraan plasma itu, katanya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18/2004 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan perkebunan membangun plasma dengan menyisihkan 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan miliknya.

Menurutnya, dari riset lapangan yang dilakukan WALHI Papua sejak Mei hingga Oktober 2020, diketahui pada 2014 silam perusahaan mengajak warga di sana melakukan studi banding ke Balikpapan, Kalimantan Timur dan Riau.

Di kedua daerah itu, mereka diperlihatkan bagaimana petani sawit di sana sukses, lewat bekerjasama plasma dengan perusahaan.

“[Sekembalinya dari Balikpapan dan Riau] perusahaan dan masyarakat menandatangani nota kesepakatan, karena masyarakat mau ada plasma terhadap mereka. Akan tetapi hingga kini tidak jelas keberadaan perkebunan plasma untuk masyarakat adat Garusa” kata Matteseray kepada Jubi, akhir pekan kemarin.

Katanya, perusahaan ketika itu berjanji akan memberikan perkebunan plasma seluas empat hektare kepada setiap kepala keluarga. PT RML juga mendirikan koperasi plasma untuk masyarakat adat. Akan tetapi koperasi itu beroperasi tidak lama, dan tutup hingga kini.

Loading...
;

“Pemkab Jayapura mesti memfasilitasi penyelesaian [perkebunan] plasma [untuk masyarakat adat] dan mengaktifkan koperasi plasma bagi warga Gerusa,” ujarnya.

Wirya Supriyadi, anggota WALHI Papua lainnya mengatakan hal serupa. Menurutnya, perusahaan memang membuka perkebunan plasma. Akan tetapi tidak jelas siapa yang mengelolanya.

“Sebenarnya [perkebunan plasma itu] ada. Akan tetapi tidak transparan. Siapa yang sudah menerima kebun plasma itu, dan siapa yang belum. Ini yang perusahaan dan pemerintah tidak transparan,” kata Wirya.

Katanya, PT RML mendapat izin operasi di Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura sejak tahun 2000 silam.
Akan tetapi perusahaan baru beraktivitas pada 2009. Perkebunan sawit ini mendapat HGU seluas 29 ribu hektare lebih, dan baru enam ribu hektare yang dikelola.

“Masyarakat [Gerusa] sudah berulangkali menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan, namun tidak ditanggapi,” ujarnya.
Ia menambahkan, WALHI Papua juga mendesak Pemkab Jayapura menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat adat Kampung Kaptiau, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi dengan PT RML.

Sebab, perusahaan itu diduga telah berekspansi ke wilayah masyarakat hukum adat Kampung Kaptiau. Akan tetapi belum ada penyelesaian hak atas tanah masyarakat pemilik ulayat yang diduga masuk dalam areal konsesi perusahaan. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top