WALHI: Food estate di Papua justru merampas hak masyarakat adat

papua-masyarakat adat-sda
Foto ilustrasi, masyarakat adat di Kabupaten Merauke memasang tanda penolakan tanah adat mereka difungsikan untuk perkebunan sawit. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Evan Sembiring menyatakan proyek food estate yang digadang-gadang pemerintah RI untuk mencegah krisis pangan dalam praktiknya justru merampas hak masyarakat adat. Akibatnya, kelangsungan hidup masyarakat adat justru semakin rentan.

Hal itu dinyatakan Sembiring dalam diskusi daring Peluncuran Kertas Posisi WALHI atas proyek food estate di Papua  yang bertajuk “Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan” pada Senin (28/6/2021). “[Dalam] praktiknya, [proyek food estate di Papua] justru merampas hak-hak adat dari masyarakat adat itu sendiri,” kata Sembiring.

Ia menyatakan orang Papua telah berjuang dalam jangka waktu yang panjang untuk merebut kembali kedaulatan mereka atas tanah, air, udara dan hak dasar lainnya. Akan tetapi, kini masyarakat adat di Papua kembali menemui tantangan berupa kebijakan pembangunan food estate.

“Papua yang kaya, lagi dan lagi dijadikan objek pembangunan. Kapitalisme dengan beragam wajah hadir dan diproteksi melalui berbagai produk hukum dan kebijakan. Fatalnya adalah, kehadiran mereka justru merusak tatanan hidup orang Papua dan lingkungan hidupnya,” kata Sembiring.

Baca juga: Program food estate di Papua fokus sagu dan beras

Ia mengatakan pemerintah dengan sebebas-bebasnya membuat beragam peraturan yang justru mengeksploitasi hak masyarakat adat, dan membuat posisi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah tersingkir. “Konteks kebijakan khusus, tetapi digunakan sewenang-wenangnya  oleh penguasa bersama dengan korporat dan oligarki di pemerintahan,” katanya.

Hal itu terjadi karena pemerintah masih menganggap tanah di Papua sebagai tanah tak bertuan. Selain itu, perumusan kebijakan untuk mengalokasi 2,684 juta hektar lahan sebagai lahan food estate juga tidak melibatkan orang asli Papua. Lebih pelik lagi, sekitar 2 juta hektar diantara lahan food estate merupakan kawasan hutan yang selama ini menghidup masyarakat adat setempat.

Loading...
;

“Tidak dapat dielakkan, kebijakan tersebut akan berpotensi mendorong laju konversi dan deforestasi di Papua. Lebih jauh, memberi ancaman lingkungan hidup dan relasi masyarakat [adat] dengan alam,” katanya.

Sembiring menyebut program food estate di Papua bukan suatu hal baru. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program serupa disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). “Belajar dari pengalaman MIFEE, program itu malah melahirkan banyak persoalan di banding manfaat bagi masyarakat adat di selatan Papua,”katanya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan rencana food estate di Papua

Ia mengkritik proyek food estate berskala masif yang justru mengabaikan potensi bahan pangan lokal di Papua. Rumusan kebijakan MIFEE juga sentralistik, lebih memberikan konsensi lahan kepada korporasi, dan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat di Papua selatan.

“Sagu sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Papua malah dikesampingkan. Pemerintah malah mengembangkan komoditi yang sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pada masyarakat Papua. Program itu malah memberi akselerasi penguasaan ruang oleh korporasi. Paling tidak terdapat 36 perusahaan yang terlibat menggarap food estate dalam program MIFEE. Tujuh perusahaan diantaranya telah memulai kegiatan usaha pertanian skala luas, yakni Wilmar International, Medco Group, Rajawali Group, Murdaya Poo Group, PT Bangun Tjipta Sarana, Sinar Mas Group, dan Artha Graha Group,”katanya.

Sembiring mendesak pemerintah segera menghentikan proyek food estate di Papua. “Kami menilai bahwa program itu hanya menguntungkan korporat. Masyarakat adat [menjadi] korban, tanah [menjadi] korban, hutan adat dan sumber pangan juga dibabat demi kepentingan perusahaan,” katanya.

Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan menyebut kegagalan proyek food estate pada rezim Yudhoyono tidak membuat pemerintah jera mengulang kebijakan serupa. “Belajar dari pengalaman MIFFE, pembangunan food estate yang rakus lahan menjadi salah satu pelanggaran hak dasar masyarakat adat dan orang asli Papua. Mengulang program itu dengan kebijakan baru sama artinya dengan mendesain sebuah skema pelanggaran Hak Asasi Manusia baru terhadap masyarakat adat dan orang asli Papua,” sebut Rumbekwan.

Baca juga: Dana publik pemerintah Korea Selatan ikut mendorong deforestasi Papua

Ia menyebut, pola pemberian konsesi secara besar-besaran telah memutus akses masyarakat adat di Papua selatan terhadap sejumlah lokasi sakral mereka. “Konversi dan deforestasi akan menjauhkan relasi sakral kami dengan alam. Bagi kami orang Papua, hutan seperti mama, ia menyediakan berbagai kecukupan. Bahkan, beragam ritual bergantung pada kelestarian alam,” tambah Rumbekwan.

Proyek food estate di Papua juga mengabaikan kekhususan Papua sebagai provinsi dengan Otonomi Khusus. “Berdasarkan kajian perundang-undangan kekhususan Papua, perumusan kebijakan program food estate yang tidak partisipatif merupakan sebuah pelanggaran terhadap Otonomi Khusus Papua. Pemerintahan Joko Widodo seolah memilih jatuh pada lubang yang sama dengan kekeliruan program MIFFE,” ujarnya.

Bagi WALHI Nasional maupun WALHI Papua, food estate bukan merupakan solusi untuk menjawab persoalan pokok yang dihadapi Papua. “Satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memperlihatkan keberpihakannya terhadap Papua adalah menaruh fokus kepada pemenuhan kedaulatan orang asli Papua atas tanah, hutan dan hak lainnya,” katanya.

Rumbekwan menegaskan kebutuhan mendesak saat ini adalah membuat aturan hukum yang justru menegaskan pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak orang asli dan masyarakat adat Papua. “Otonomi Khusus harus segera merealisasikan kebutuhan tersebut, agar masyarakat Papua benar-benar dilindungi di tanahnya sendiri, dan mendapatkan keuntungan dari hasil buminya,” kata Rumbekwan. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top