WALHI: MIFEE berubah jadi food estate, tapi tetap rugikan masyarakat adat

papua-masyarakat adat-sda
Foto ilustrasi, masyarakat adat di Kabupaten Merauke memasang tanda penolakan tanah adat mereka difungsikan untuk perkebunan sawit. - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Nur Hidayati mengatakan food estate yang digulirkan Presiden Joko Widodo di Papua hanyalah perubahan nama proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE. Seperti halnya dengan proyek MIFEE, proyek food estate Joko Widodo juga mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat.

Hal itu dinyatakan Nur Hidayati selaku pembicara dalam diskusi daring Peluncuran Kertas Posisi WALHI atas proyek food estate di Papua  yang bertajuk “Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan” pada Senin (28/6/2021). Nur menyatakan MIFEE Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan food estate Presiden Joko Widodo sama-sama memberikan konsesi lahan bagi korporasi, dan mendorong pembukaan lahan secara luas.

“Proyek seperti itu sangat merugikan masyarakat [adat]. Sebab lahan pertanian, tanah adat milik masyarakat, dieksploitasi dengan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat,” ujarnya.

Baca juga: WALHI: Food estate di Papua justru merampas hak masyarakat adat

Nur Hidayati mengatakan pada dasarnya food estate di Papua hanya mengubah nama proyek MIFEE. Baik MIFEE maupun food estate tidak memberikan jaminan bagi masyarakat adat setempat untuk tetap memiliki akses terhadap hutan ulayat mereka.

Seperti MIFEE, proyek food estate yang digulirkan Joko Widodo juga menggunakan korporasi untuk membuka hutan secara besar-besaran, sehingga menimbulkan defortasi dalam skala besar.

“Ada ancaman serius atas hutan. Itu disebabkan ekspansi perusahaan dan kapitalis global maupun nasional  yang tidak taat kepada kekhususan [Otonomi Khusus] di Papua. Kami menolak penanaman modal skala besar oleh korporasi dan kemudian membuat masyarakat tersingkir dari tanahnya sendiri,” kata Nur.

Loading...
;

Ia menyatakan Indonesia telah beberapa kali gagal mengembangkan pertanian skala raksasa, baik pada masa rezim Soeharto berkuasa, maupun pada masa rezim Yudhoyono. Kini, kesalahan yang sama sedang diulangi rezim Joko Widodo. WALHI telah mengusulkan perubahan konsep dalam membangun ketahanan pangan Indonesia, namun usulan itu diabaikan.

“Ketika kami mengusulkan agar ada perubahan, paling [hanya] nama perusahaan yang berubah. [Model] kebijakan [dan latar belakang] perusahaan tetap sama,” kata Nur.

Direktur WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan mengatakan proyek food estate menggerus kebiasaan masyarakat adat. Masyarakat adat memandang hutan sagu sebagai kebudayaan dan sumber pangan, namun hutan sagu itu terampas karena menjadi konsesi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek food estate.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan rencana food estate di Papua

“Hal itu akan berujung pada pemusnahan masyarakat adat. Sebagai masyarakat [adat, orang] Papua memandang sagu sebagai sumber kehidupan, juga tempat sakral orang Papua,” katanya.

Rumbekwan menyatakan kajian WALHI menunjukkan bahwa proyek MIFEE Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun proyek food estate Presiden Joko Widodo sama-sama mengorbankan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, WALHI menolak proyek MIFEE maupun food estate di Papua.

Ia menyatakan salah satu penyebab proyek pertanian skala raksasa itu merugikan masyarakat adat karena mengabaikan prinsip perlindungan masyarakat adat dan kekhususan Otonomi Khusus Papua. “Implementasi undang-undang tidak dijalankan dengan baik, padahal undang-undang itu mengatur lingkungan [sebagai] hak-hak masyarakat adat harus dilindungi,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top