Follow our news chanel

Previous
Next

Warga Asli Keerom butuh pembinaan berkelanjutan untuk kembangkan potensi alam

keerom, papua
Ilustrasi, letak geografis Kabupaten Keerom - Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Keerom, Yahya Sauri mengatakan, pemerintah kabupaten Keerom harus mampu membina warganya yang ada di perkampungan, sesuai potensi alamnya. Agar pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung bisa terarah dan hasil bumi masyarakat bisa dijadikan sebagai produk primadona.

“Jangan kita berpikir soal ekonomi yang berskala besar seperti kelapa sawit, atau kayu industri, seperti itu masyarakat keerom belum semua mampu. Karena sistem kami adalah meramu dan mengambil hasil hutan seperlunya saja, sehingga pemberdayaan ekeonomi harus sesuai dengan potensi yang ada,” katanya.

Menurut Sauri bahwa, pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini harus diubah. Karena pemerintah tidak pernah memberdayakan masyarakat secara kongkrit, meski pun Kabupaten Keerom dikenal sebagai pemasok pangan ke Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dst.

Karena itu Sauri mengapresiasi niat Yayasan Konsultasi Independen Rakyat (KIPRa) Papua, karena melalui pembinaanya, masyarakat adat bisa mengembangkan ekonomi di kampung-kampung.

“Sebab niat baik yayasan ini justru akan membantu masyarakat kampung untuk bisa menanam kembali komoditi unggulan seperti gaharu , budidaya ikan  secara berkala, dengan cara pemasaran yang baik dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, selama ini ini masyarakat adat terkendala di aspek pendampingan secara kontinyu.

Sauri mengatakan, pemerintah daerah harus mendukung upaya yang dilakukan oleh Yayasan KIPRa dalam pengembangan masyarakat adat di Keerom sejak tahun 2017.

Loading...
;

Sauri berharap, agar semua distrik harus bisa dijangkau oleh KIPRa. Karena selama 3 tahun mereka melakukan pembinaan dan itu berhasil dengan program yang sangat strategis.

Dosen Jurusan Antropologi Universitas Cendrawasih, Abner Krey mengatakan, pemerintah daerah di Papua saat ini harus mengubah cara pemberdayaan ekonomi kerayatan di perkampungan.

“Sebab masyarakat adat memunyai cara tradisional dalam berdagang. Sehingga pemerintah harus melakukan kajian antropologi terlebih dahulu dan mengintegrasikan dalam konsep dan diprogram dan dilakukan pembinaan berkelanjutan,” kataya.

Krey mengatakan, masyarakat Papua kalau masuk hutan mereka tidak mengambil semua hasil hutan. Mereka hanya ambil secukupnya saja. “Hal inilah yang harus disinergikan, agar ekonomi bisa bertumbuh,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top