TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Warga menolak pembebasan padang rumput Konam Faga di Jayawijaya

Situs bersejarah masyarakat adat di Papua
Pembacaan pernyataan bersama Forum Peduli Tanah Adat Konam Faga pada 14 Agustus 2021. - Dok. Forum Peduli Tanah Adat Konam Faga

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah Adat Konam Faga menolak pembayaran ganti rugi padang rumput Konam Fagadi di Distrik Muliaman oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Padang rumput Konam Faga di Kabupaten Jayawijaya, Papua, itu memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat adat Lapago, sehingga tidak bisa diperjualbelikan.

“Kami menolak dengan tegas [pembebasan tanah adat padang rumput Konam Faga]. Kami siap mengembalikan sebagian dana yang telah [dibayarkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya] senilai Rp7,3 miliar,” kata Koordinator Forum Peduli Tanah Adat Konam Faga, Tanus Elopore kepada Jubi, Rabu (18/8/2021).

Padang rumput Konam Faga di Distrik Muliaman, Kabupaten Jayawijaya, Papua, akan dijadikan lokasi pemindahan sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah membayar ganti rugi pembebasan lahan itu sejak tahun 2015 lalu.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayar uang muka ganti pembebasan lahan itu senilai Rp3 miliar kepada pihak yang dinilai pemerintah daerah sebagai pemilik hak ulayat tanah adat itu. Pada 2017, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali membayar ganti rugi pembebasan tanah senilai Rp3,25 miliar.

Pada 10 Agustus 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayar lagi ganti rugi senilai Rp 1,05 miliar, sehingga total ganti rugi yang telah dibayar pemerintah daerah mencapai Rp7,3 miliar. Nilai total ganti rugi yang akan dibayarkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mencapai Rp10 miliar.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya serahkan kompensasi tahap tiga pelepasan lahan pergeseran kabupaten

Akan tetapi, Forum Peduli Tanah Adat Konam Faga menyatakan padang rumput Konam Faga tidak bisa dijual belikan oleh satu kelompok tertentu, karena padang rumput yang luas itu terkait dengan sejarah kehidupan berbagai suku yang ada di Wilayah Adat Lapago. Penguasaan padang rumput itu oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat menghancurkan nilai sakral dan kepercayaan masyarakat adat di Wilayah Adat Lapago.

“Tanah Konam adalah tanah bersejarah bagi orang Huwulra dan masyarakat Wilayah Adat Lapago. Tidak bisa satu suku, apa lagi [hanya] beberapa klan, menyerakan tanah itu sepihak, tanpa melibatkan semua suku yang di Wilayah Adat Lapago,” kata Elopore.

Elopore mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pelanggaran moral dan hukum adat, karena membebaskan padang rumput Konam Faga. “Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus paham etika dan hak dasar masyarakat adat Jayawijaya, serta [masyarakat adat] Lapago [pada] umumnya. Pemerintah mestinya libatkan semua pihak, supaya tidak ada pro kontra,” ujar Elopore.

Ia menyatakan pihaknya memiliki leluhur dan moyang yang menjadi pelaku sejarah yang berkaitan dengan padang rumput Konam Faga, dan ia mengutuk keras pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. “Tanah Konam bukan tanah kosong, bukan tanah tanpa sejarah,” tegasnya.

Ia mengingatkan langkah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayarkan ganti rugi padang rumput Konam Faga dapat menimbulkan konflik horisontal di antara masyarakat adat setempat. “Apabila Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak mengindahkan harapan masyarakat dan terjadi konflik horisontal, pemerintah yang bertanggung jawab secara penuh,” tegas Elopore.

Elopore menyatakan pada 14 Agustus 2021 lalu pihaknya telah membacakan pernyataan sikap untuk menolak pembayaran ganti rugi pembebasan padang rumput Konam Faga. Menurutnya, pembacaan pernyataan sikap di Kota Jayapura, Papua, itu dihadiri perwakilan mahasiswa, pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama, termasuk Pastor Eddy Doga OFM.

Tokoh adat setempat, Marinus Kurisi mengatakan pihanya mengutuk orang yang mengatasnamakan masyarakat adat dan menerima pembayaran ganti rugi pembebasan padang rumput Konam Faga. “Atas nama tanah adat Konam, saya tidak terima, saya menolak. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan tanggung jawab. Kami nyatakan tolak dan akan proses sampai tolak,” tegasnya.

Kurisi menyatakan padang rumput Konam Faga bukan tanah pribadi salah satu klan, melainkan milik bersama suku di Wilayah Adat Lapago. “Tanah Konam itu milik seluruh masyarakat adat yang mempunyai hak milik dan kuasa, bukan milik orang perorangan atau pribadi orang,” kata Kurisi. (*)

Ralat: Berita ini mengalami perbaikan pada 18 Agustus 2021 pukul 22.25 WP. Pada pemberitaan awal tertulis “Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayar uang muka ganti pembebasan lahan itu senilai Rp1,05 miliar kepada pihak yang dinilai pemerintah daerah sebagai pemilik hak ulayat tanah adat itu. Pada 2017, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali membayar ganti rugi pembebasan tanah senilai Rp3 miliar. Pada 10 Agustus 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayar lagi ganti rugi senilai Rp 3,25 miliar, sehingga total ganti rugi yang telah dibayar pemerintah daerah mencapai Rp7,3 miliar.” Informasi itu diperbaiki menjadi “Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayar uang muka ganti pembebasan lahan itu senilai Rp3 miliar kepada pihak yang dinilai pemerintah daerah sebagai pemilik hak ulayat tanah adat itu. Pada 2017, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali membayar ganti rugi pembebasan tanah senilai Rp3,25 miliar. Pada 10 Agustus 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membayar lagi ganti rugi senilai Rp 1,05 miliar, sehingga total ganti rugi yang telah dibayar pemerintah daerah mencapai Rp7,3 miliar.” Kami memohon maaf atas kesalahan tersebut. 

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us