Warga Morowali Utara desak izin PT ANA dicabut

Foto Ilustrasi hutan adat Kampung Anggai dan perkebunan kelapa sawit milik PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven -tempo.co
Warga Morowali Utara desak izin PT ANA dicabut 1 i Papua
Ilustrasi hutan adat Kampung Anggai dan perkebunan kelapa sawit milik PT Megakarya Jaya Raya di Kabupaten Boven -tempo.co

“Berbagai persoalan dan dampak langsung terhadap rakyat justru makin menjatuhkan rakyat ke dalam jurang kemiskinan,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Palu, Jubi – Warga lima desa di Kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah, meliputi Desa Molino, Toara, Bungintimbe, Bunta dan Tompira mendesak Pemkab Morut, mencabut izin PT Agro Nusa Abadi (ANA). Desakan itu disampaikan oleh Warga lima desa yang tergabung dalam Masyarakat Lingkar Sawit Menggugat saat berdemonstrasi menolak keberadaan PT ANA.

“Berbagai persoalan dan dampak langsung terhadap rakyat justru makin menjatuhkan rakyat ke dalam jurang kemiskinan,” kata Jubir Masyarakat Lingkar Sawit Menggugat,  Asad, saat berdemonstrasi menolak keberadaan PT ANA, Kamis (25/7/2019).

Baca juga : Ketika hutan belantara berubah jadi kebun sawit

Awas! Pencurian Merbau berkedok investasi kebun sawit

Bapenda : banyak alat berat disembunyikan di kebun sawit

Loading...
;

 

Ia menyebbutkan sejak hadir di Morowali Utara lebih tepatnya di Kecamatan Petasia Timur, berbagai dampak sosial telah dilahirkan oleh PT ANA. “Baik dari pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan bersertifikat dan intimidasi terhadap warga,”  kata Arsad menambahkan.

Manager Kampanye WALHI Sulteng, Stevandi, yang ikut dalam aksi tersebut menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara harusnya mencabut izin PT ANA karena perusahaan tersebut tidak memiliki HGU. “Selain tidak memiliki HGU, izin lokasi perusahaan ini telah menyerobot tanah-tanah masyarakat yang bersertifikat sehingga telah merugikan masyarakat,” kata Stevandi.

Stevandi menjelaskan pada bulan April 2019 lalu, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria-Kantor Staff Kepresidenan (TPPKA-KSP) melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah,warga lingkar sawit dan pihak perusahaan, jelas diakui oleh pihak PT ANA bahwa mereka tidak memiliki HGU.

“Dan pengakuan itu di dengar oleh ratusan orang yang hadir dalam pertemuan tersebut,” kata Stevandi menambahkan.

Baca juga : Kebun sawit dibuka, air tercemar, ikan pun mati

Ini alasan Pemkab Kaimana tolak investor perkebunan sawit

Ia menuding ada keberpihakan Pemerintah Daerah Morowali Utara yang enggan mencabut izin PT ANA padahal lokasi perusahaan tersebut telah menindih lahan rakyat yang bersertifikat. Selama ini

aktivitas PT ANA tanpa bermodalkan HGU ini, dan menimulkan potensi kerugian negara serta cukup dekat irisannya dengan tindakan Korupsi disektor sumber daya alam.

HGU adalah bukti bahwa yang mesti dimiliki oleh Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 dan lebih rinci dijelaskan dalam PP Nomor 40 tahun 1996.

Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan tuntutan PT ANA harus melakukan ganti rugi kepada petani rumput laut yang mengalami gagal panen, karena terdampak limbah PT ANA. Melakukan proses ganti rugi kepada petani Desa Bunta yang gagal panen akibat genangan air karena adanya tanggul PT ANA, membubarkan tim-tim desa dan koperasi yang dibentuk pemerintah daerah dan menolak proses penyelesaian yang justru merugikan masyarakat.

Selain itu menuntut merealisasikan proses ganti rugi lahan 50 banding  50 antara perusahaan dan pemilik lahan tanpa intervensi pemerintah daerah, serta menghentikan penerbitan HGU PT ANA. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top