Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Warga Papua diminta terima putusan penundaan penerimaan CPNS

Warga Papua  diminta terima putusan penundaan penerimaan CPNS 1 i Papua
Alur penerimaan CPNS – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Masyarakat, khususnya para pencari kerja di Papua diminta menerima putusan penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipin Negara (CASN) formasi 2018.

Begitu hasil rapat bersama para kepala badan kepegawaian, wakil bupati dan sekretaris daerah se-Papua, Jumat (8/3/2019).

“Kami harap apa yang sudah menjadi keputusan bersama bisa diterima oleh masyarakat, sehingga kami harus menyiapkan data yang betul-betul akurat agar pelaksanaan penerimaan CPNS tidak mengalami masalah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura kemarin.

Warga Papua  diminta terima putusan penundaan penerimaan CPNS 2 i Papua

Menanggapi itu, dirinya tetap meminta seluruh pencari kerja yang ada di Papua untuk persiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ihazah yang dilegalisir, Kartu Kuning dan lainnya.

“Untuk ijazah lulusan universitas maupun perguruan tinggi luar Papua, bisa dilegalisir di Dinas Pendidikan Papua,” ujarnya.

Antonius Putra, warga Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua mengatakan soal penundaan jadwal penerimaan CPNS tidak menjadi soal, asalkan penerimaan pegawai nantinya tetap dilaksanakan.

“Tidak apa ditunda, asalkan penerimaan untuk Papua nantinya tetap dibuka. Sebab, dengan adanya berita resmi soal penerimaan CPNS ini kami pencari kerja sudah mengurus berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan,” kata Putra.

Loading...
;

Hal senada disampaikan Korinus, warga Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura. Dirinya mengaku terbantu dengan adanya penundaan jadwal penerimaan CPNS. Sebab, ijazah yang dimilikinya harus mendapat legalisir resmi dari pihak universitas.

“Saya lulusan Universitas Atma Jaya, jadi sementara sedang mengurus legalisir ijazah. Untuk persyaratan lain sudah selesai. Tentu dengan adanya penundaan saya sedikit terbantu,” kata Korinus.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Ballinal mengusulkan agar penerimaan formasi CPNS 2018 digelar usai Pemilu legislatif dan presiden, 17 April 2019 mendatang.

“Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah Pemilu. Karena daerah kami rawan konflik Pemilu. Sehingga dikuatirkan Pemilu yang agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan dengan CPNS,” kata Ballinal.

Usulan tunda juga disampaikan Sekda Kabupaten Paniai, Amaties Tatobo. Kata dia, para bupati di wilayah adat Meepago (Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika) telah menyepakati agar penerimaan CPNS dilaksanakan usai Pemilu yakni di bulan Mei.

“Kawasan Meepago para Bupati telah bertemu dan sepakat untuk melaksanakan (pendaftaran) bulan Mei. Untuk usulan ini nanti surat laporan dibuat resmi oleh pimpinan Bupati wilayah Meepago yakni Bupati Nabire, Izaias Douw kepada pemerintah Provinsi dan Kemenpan-RB,” kata Tatobo.

Hal senada juga disampaikan Pelaksana Tugas Sekda Puncak Jaya, Tumiran. “Kami usulkan selesai Pilpres dan Pileg, karena dikuatirkan akan mengganggu pelaksanaan agenda nasional ini. Apalagi Puncak Jaya, salah satu kabupaten di pegunungan yang sangat rawan terjadi konflik horizontal, termasuk konflik Pemilu,” kata Tumiran. (*)

Editor: Syam Terrajana

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top