Papua No.1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Rencana rapat dengar pendapat mengenai evaluasi otonomi khusus Papua kembali mendapat penolakan di daerah. Penolakan kali ini disuarakan oleh warga Marind di Kabupaten Merauke.
Gelombang penolakan diserukan dalam sebuah unjuk rasa oleh seratusan warga Marind, Senin (16/11/2020). Mereka menentang pelaksanaan agenda dari Majelis Rakyat Papua (MRP) tersebut.
“Kami tidak tahu apa yang akan dilakukan MRP saat RDP (rapat dengar pendapat) di Merauke. Mereka semestinya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat di sini,” kata Hendrikus Dinaulik, koordinator aksi.
Para pengunjuk rasa beraksi di Kantor Bupati Merauke. Mereka berpawai dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan empat dari kawasan Tugu Lingkaran Brawijaya di pusat Kota Merauke.
Massa bergerak ke kantor bupati sekitar pukul 11.00 Waktu Papua. Mereka juga membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap rencana rapat dengar pendapat oleh MRP.
“RDP bertentangan dengan sejarah. Karena itu, warga Marind secara tegas menolaknya,” ujar Dinaulik.
Rencana RDP sebelumnya juga mendapat penolakan di Wamena, Jayawijaya. Tim MRP akhirnya memutuskan pulang kembali ke Sentani, setelah tertahan sekitar tujuh jam di ruang kedatangan penumpang Bandara Wamena, kemarin.
“Kami orang Marind juga menolak kehadiran (Tim RDP) MRP. Kalau ingin menyuarakan harapan dan keinginan masyarakat, (kami bisa) langsung ke Jakarta,” kata Tarsius Raya, peserta aksi di Merauke.
Raya menyatakan mereka mendukung keberlanjutan otonomi khusus di Papua. Dia mengklaim masyarakat banyak menerima manfaat dari pemberlakuan kebijakan tersebut. “Sebagai orang Marind, saya harus berani menyuarakan apa yang menjadi kehendak masyarakat (pada saat ini).” (*)
Editor: Aries Munandar
