Warinussy: Penyebar berita bohong pada Mandacan akan diproses hukum

Papua
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Tim advokat Gubernur Provinsi Papua Barat memberi catatan hukum kepada semua pihak di wilayah provinsi tersebut untuk menghormati hak pribadi dan jabatan yang diemban Dominggus Mandacan, selaku Gubernur aktif saat ini.

Yan Christian Warinussy, advokat Gubernur Papua Barat, mengatakan bahwa catatan hukum diberikan sebagai peringatan atas beredarnya kabar bohong (hoax) terhadap kinerja kliennya dalam tugas Pemerintahan yang dikaitkan dengan agenda politik Pilkada Gubernur 2024.

“Kami ingatkan, agar semua pihak tidak membuat berita-berita bohong dalam bentuk apapun terutama di media sosial (medsos) yang sifatnya menyerang pribadi dan pelaksanaan tugas Gubernur Papua Barat tersebut dalam kaitan dengan suhu politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Provinsi Papua Barat,” kata Warinussy, Selasa (9/3/2021).

Dia berharap semua pihak memahami amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.  Juga Undang Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Saya mengingatkan bahwa barang siapa berlaku hendak menyerang pribadi, karakter dan pelaksanaan tugas Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara pribadi, golongan dan atau kelompok, maka mereka akan berhadapan dengan hukum. Saya hanya beri ‘warning’ karena di media sosial (akun Facebook) ada postingan oknum-oknum tertentu yang mengarah pada klien saya dan mengkultuskan orang lain,” ujarnya.

Sementara, Habel Rumbiak, pegiat hukum di Manokwari, menegaskan bahwa di negara demokrasi setiap warga Negara diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.
“Kritik sangat penting, karena ini Negara demokrasi, bukan kerajaan atau otoriter,” kata Rumbiak kepada Jubi, Kamis malam.
Dia mengatakan, kritik masyarakat sangat perlu agar ada keseimbangan dalam rangka kontrol sosial kepada Pemerintah yang menjalankan kekuasaan.
“Kekuasaan kalau tidak dikontrol dengan kritik, bisa absolud dan menjurus pada tindakan sewenang-wenang.  Jadi, daya kritis masyarakat jangan dibungkam dalam konteks apapun sepanjang dalam koridor aturan yang berlaku. Artinya tidak boleh sebar fitnah, hoaks,” ujarnya.
Terkait suhu Pilgub 2024, Rumbiak berpandangan bahwa kritikan yang muncul di publik merupakan pendapat pribadi masing-masing.
“Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode sekarang akan dinilai masyarakat dan menjadi tiket menuju Oktober 2024. Jangan alergi, karena kebebasan berpendapat dijunjung tinggi oleh UU yang berlaku, [kecuali] sifatnya fitnah dan hoaks, itu tak boleh,” katanya. (*).

(*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top