Warinussy: Peringatan 1 Desember 1961 dijadikan pembenaran “operasi militer” di Papua

BINTANG KEJORA Papua
Foto ilustrasi, warga Papua menari waita usai pengibaran bendera bintang kejora dalam peringatan 1 Desember pada 2017 lalu. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menyatakan polemik dan kontroversi peringatan 1 Desember cenderung dijadikan alat pembenaran eksistensi “operasi militer” di Papua. Peringatan 1 Desember juga cenderung dijadikan alasan untuk mengabsahkan terus terjadinya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

“Menjelang peringatan 1 Desember tahun ini, saya ingin menempatkan pemahaman kita secara arif dan bijaksana, bahwa sesungguhnya proses politik itu belum selesai. Tidak benar ada proklamasi tanggal 1 Desember 1961. Hingga kini [peringatan 1 Desember] mesti ditakutkan oleh siapapun, termasuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI,” kata Yan Christian Warinussy dalam rilis yang diterima Jubi Senin (30/11/2020).

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Pemerintah Republik Indonesia mengidentikkan 1 Desember dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal itu dinyatakan para pejabat tinggi Indonesia, termasuk petinggi militer dan aparat keamanan domestik seperti polisi. Warinussy menilai anggapan itu terjadi karena para pejabat Indonesia merancukan peringatan 1 Desember dengan HUT Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Sebagai seorang advokat dan pembela Hak Asasi Manusia, saya justru melihat peringatan 1 Desember di Tanah Papua senantiasa ‘mengarah’ kepada upaya memperkuat eksistensi ‘operasi militer’ [di Papua]. [Peringatan 1 Desember justru dipakai untuk] ‘mengabsahkan’ terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara masif dan sistematis terhadap rakyat Papua dan atau Orang Asli Papua,” kata Warinussy.

Warinussy menyitir catatan sejarah yang ditulis oleh Prof Pieter J Drooglever, seorang ahli sejarah berkebangsaan Belanda yang menulis  “Een Daad Van Vrije Keuze. De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelbrschikkingsrecht” (Diterjemahkan dengan judul Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri). Dalam buku terbitan Penerbit Kanisius Yogyakarta itu, Drooglever menjelaskan adanya demokratisasi di bawah Bot dan Platteel, keduanya adalah Menteri Muda dalam pemerintah Belanda di Den Haag serta seorang Gubernur di Nieuw-Guinea (Tanah Papua) waktu itu.

Baca juga: Infografis : Penangkapan 1 Desember 2019

Pada 1961, Bot dan Platteel menggulirkan proses politik untuk memilih dan mengangkat anggota Dewan Papua atau yang dikenal dengan nama Nieuw-Guinea Raad. Adapun orang-orang Papua yang terpilih yaitu Nicolaas Jouwe (Hollandia), M.Suway (Nimboran), Markus Kaisiepo dan Baldus Mofu (Kepulauan Schouten/sekarang Biak Numfor), MH Ramandey dan Eliezer Jan Bonay (Japen-Waropen), Penjas Torey (Ransiki), Abdullah Arfan (Radja Ampat), Alex E Onim (Teminabuan), D.Deda (Ajamaroe), Nikolas Tanggahma (Fakfak), AK Gebze (Merauke), dan M Achmad (Kaimana).

Loading...
;

“Perlu diketahui bahwa terdapat 12 orang amtenar dan 2 (dua) orang guru yang terpilih saat itu. Sedangkan wakil dari Radja Ampat, Abdullah Arfan adalah anggota keluarga raja yang terkemuka,” jelasnya.

Kemudian terdapat 12 orang yang diangkat, dimana 7 (tujuh) orang diantaranya adalah memiliki latar belakang guru dan terdapat seorang perempuan asli Papua yaitu Dorkas Tokoro-Hanasbey. Ada juga amtenaar pemerintah bernama VPC Maturbongs, dan pengusaha Herman Womsiwor. Lalu Karel Gobay mewakili danau-danau Wissel.

Ada juga 2 (dua) rohaniawan pendeta, DR FC Kamma dan Pater van den Berg. Van den Berg mewakili dan Kamma mewakili penduduk pedalaman yang hampir-hampir belum ada di bawah pemerintahan. Kemudian amntenaar bernama F. Sollewijn Gelpke ditunjuk pemerintah Belanda sebagai Ketua.

Dewan Papua atau Nieyw-Guinea Raad (NGR) dilantik pada tanggal 5 April 1961, dan dalam pidato politiknya waktu itu, Menteri Muda Bot menyampaikan permohonan kepada Dewan itu untuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun “memberikan nasihat mengenai cara bagaimana hak menentukan nasib sendiri penduduk Papua Belanda dapat dilaksanakan”.

“Inilah letak soal yang menjadi tugas penting NGR sejak 5 April 1961 tersebut. Sehingga kemudian pada tanggal 18 November, sebagai dicatat Drooglever, NGR dalam rapat luar biasanya menyusun peraturan-peraturan mengenai bendera dan lagu kebangsaan sesuai nasihat NGR tersebut, dan ditetapkan dalam ordonansi-ordonansi oleh Gubernur Plattee,” kata Warinussy.

Proses itu kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera berlangsung pada tanggal 1 Desember 1961 di kota Hollandia (sekarang Kota Jayapura) dan di semua ibukota onderafdeling. Dilukiskan oleh Drooglever bahwa dimana-mana hal itu terjadi dalam suasana khidmat dan tenang, dan dihadiri oleh penguasa-penguasa setempat.

Baca juga: Wartawati di Kota Sorong terluka saat liput aksi peringatan hari kemerdekaan Papua

“Siapa penguasa setempat yang dimaksud Drooglever? Menurut pengertian politik dan hukum saya adalah pejabat pemerintah Netherland Nieuw Guinea atau pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu berkuasa di Tanah Papua. Sama sekali tidak terdapat informasi maupun data yang menunjuk, dan tidak juga dalam buku itu, bahwa saat itu [pada 1 Desember 1961] telah terjadi “peralihan kekuasaan” atau pembacaan teks proklamasi oleh pimpinan NGR tersebut,” katanya.

Secara hukum NGR adalah salah satu organisasi resmi yang berada dan diakui dalam sistem pemerintahan Belanda saat itu, serta bertugas untuk membantu orang Papua dan Pemerintah Belanda, sesuai tugasnya di atas. Bahkan dikatakan juga bahwa Gubernur Platteel justru sangat puas dengan keadaan pasca 1 Desember 1961, bahkan dia berusaha agar bendera Bintang Kejora sudah cepat dikibarkan tiap hari dan mereservasi bendera Belanda untuk kesempatan-kesempatan khusus.

Kebijakan Platteel akhirnya ditegur oleh Menteri Muda Bot, sebab akan ada kesan bahwa Belanda sudah menyerahkan wilayah (Nieuw Guinea/Tanah Papua) itu. Menurut Bot, bendera-bendera itu harus selalu dipajang satu disamping yang lain, dimana akan dapat dibedakan antara bendera Kerajaan Belanda dengan bendera masing-masing negeri. Pemikirannya, menerima bendera negeri Bintang Kejora bukan berarti mengakui kedaulatan Papua.

Masalah kedaulatan atas Tanah Papua masih tetap ada pada Belanda, yang harus juga diungkapkan di dalam pemberian tempat penampilan. “Tidak benar ada proklamasi tanggal 1 Desember 1961 yang hingga kini mesti ditakutkan oleh siapapun, termasuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Warinussy.

Pasca 1 Desember 1961, rakyat Papua masih memiliki tugas berat untuk mempercakapkan proses menggapai kesempatan meraih Hak Menentukan Nasib Sendiri (the right to self determination) secara politik dan demokratis. Hal itu bagian dari tugas NGR yang belum usai sejak 5 April 1961. Latar belakang itu pula yang membuat Tindakan Pilihan Bebas (act of free choice) pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020 disebut sebuah peristiwa hukum internasional.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

 

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top