Follow our news chanel

WN Polandia tolak dakwaan kasus makar

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Wamena, Jubi – Jakub Fabian Skrzypski (warga negara Polandia) dan Simon Magal kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Wamena, Senin (21/1/2019). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan eksepsi atau keberatan terdakwa atas pasal makar yang disangkakan kepada Jakub dan Simon. 

Kuasa hukum Jakub, Yusman mengatakan, eksepsi yang disampaikan dalam sidang kali ini lebih kepada berkompetensi relatif di mana seharusnya persidangan bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Wamena. Selain itu, beberapa saksi yang dihadirkan juga tidak berasal dari Wamena. Ia juga menilai, harusnya dakwaan jaksa merujuk pada izin imigrasi bukan soal makar. 

"Kami juga melihat dakwaan jaksa soal undang-undang keimigrasian, karena sebenarnya Jakub ini masuk dengan visa wisata, sehingga tidak ada hubungannya dengan tuduhan pasal makar," katanya.

Kuasa Hukum Jakub juga mempertanyakan barang bukti yang dijadikan acuan Jaksa menentukan Jakub terlibat dalam kegiatan makar seperti yang dituduhkan. Kata Yusman, hal tersebut tidak dijelaskan secara detail dalam dakwaan. 

"Ini hanya sebatas isu di media sosial dan itulah yang menjadi dasar dari dakwaan atau tuduhan jaksa terhadap klien kami Jakub. Pemindahan persidangan ke Jayapura pun kami minta dalam sidang eksepsi, karena prosesnya sudah menyalahi dan sudah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wamena, karena memang lokasinya bukan di Wamena," kata dia.

Hal senada disampaikan kuasa hukum Simon Magal, Aloysius Renwarin yang merasa pasal yang dikenakan kepada Simon Magal tidak jelas alias kabur. Menurutnya, tidak ada satupun bukti yang mampu menguatkan dugaan makar yang dituduhkan kepada kliennya. 

Loading...
;

"Jadi kami anggap dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum ini kabur, sebenarnya tidak bisa dikenakan undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juga, sebab ini masih sifatnya baku (saling) kirim berita saja. Kalau makar secara fisik kalau kita lihat ia bersenjata, berperlawanan ke pemerintah atau negara, sedangkan ini semua tidak ada tindakan itu, sehingga pasal-pasal karet ini masih digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia," ujar Renwarin.

Ditemui terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ricarda Aresnius mengatakan pasal makar yang disangkakan kepada kedua terdakwa sudah melalui penelitian dan kajian yang sesuai dengan aturan. Kalaupun ada kesalahan yang berhak memutuskan adalah majelis hakim. 

"Yang jelas surat dakwaan yang kita buat sudah sesuai dengan penilitian yang dibuat, dengan yang disangkakan kepada para terdakwa," kata Ricarda Aresnius. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top