Follow our news chanel

Workshop pemahaman kekayaan intelektual dan tata cara permohonan di Biak Numfor

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

BANYAKNYA produk yang dihasilkan masyarakat di kampung-kampung melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah mencantumkan merek namun belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Padahal di Kampung Samber, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor telah memproduksi produksi kemasan abon ikan Asky.

Workshop Kekayaan Intelektual tentang “Peningkatan Pemahaman dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran KI” Kabupaten Biak Numfor diikuti sebanyak 40 peserta yang merupakan perwakilan-perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor, UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, mahasiswa, dan masyarakat, berlangsung di salah satu hotel di Biak, 17 Oktober 2018, sebagaimana dikutip Jubi dari laman resmi: https://papua.kemenkumham.go.id.

Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenhukham Provinsi Papua, Yulius Manurung, dalam materi berjudul “Pengenalan Kekayaan Intelektual” mengatakan kurangnya perhatian beberapa pemerintah daerah khususnya di Papua untuk melindungi hak atas hasil karya/cipta juga berdampak pada masyarakat yang hingga kini masih sangat minim dalam mendaftarkan hasil karyanya.

Misalnya, kata Manurung, hingga kini hanya ada dua daerah di Papua yang mendaftarkan motif batik Papua yaitu Kabupaten Nabire dengan 23 motif dan Kabupaten Pegunungan Bintang 41 motif dari total kabupaten yang ada di Papua.

Lebih lanjut Yulius memberikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor yang akan mendaftarkan 11 merek produk herbal dari hasil binaan UKM di Kabupaten Biak Numfor.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Max Wambrauw, mengatakan sebagai perpanjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan Workshop Kekayaan Intelektual (KI) berupa “Peningkatan Pemahaman dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran KI” di beberapa kabupaten dan salah satunya adalah Kabupaten Biak Numfor.

Loading...
;

Lebih lanjut, kata Wambrauw, mengapa dikatakan menjadi keprihatinan bagi Kementerian Hukum dan HAM RI? Hal ini karena Kementerian Hukum dan HAM RI merupakaan Lembaga Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kekayaan Intelektual (KI)  dan Kantor Wilayah sebagai pelaksanaan pelayanan KI diwilayah dan salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual baik perorangan maupun kelompok/lembaga.

Kata dia, hal ini merupakan salah satu bentuk keadilan dan kepastian hukum bagi pencipta maupun penemu akan hasil karyanya sesuai dengan visi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”.

Max Wambrauw juga mengharapkan dengan adanya workshop KI dibeberapa daerah akan meningkatkan jumlah permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang masuk dan dilegalkan oleh hukum.

Sosialisasi UU HAKI

Secara terpisah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengacara, Christian Warinussy, dari Manokwari saat dihubungi Jubi, Minggu (21/10.2018), mengatakan sosialisasi UU Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) harus dilakukan sampai ke pelosok terpencil, jangan hanya di kota kabupaten dan provinsi saja.

“Saya mengajak Biro Hukum di pemerintah kabupaten dan provinsi agar melihat UU HAKI ini sangat penting dan harus ikut terlibat bersama Depkumham di daerah untuk sama-sama melakukan sosialisi tentang HAKI,” katanya, seraya menambahkan bahwa Dewan Adat Papua juga harus ikut terlibat dalam memperjuangkan HAKI bagi masyarakat adat yang mempunyai hak cipta tentang seni ukir, tari, dan lagu-lagu adat.

Hal senada juga dikatakan praktisi dan pengamat hak intelektual, Benny Andhika Sesa, kepada Jubi di Abepura, Minggu (21/10/2018), bahwa sangat penting masyarakat juga mengetahui hak intelektual sehingga hak-hak ekonomi mereka bisa terjamin dengan hak cipta mereka.

“Sangat penting untuk melindungi masyarakat adat yang punya hasil karya bisa mendapat hak ekonominya dari hasil karya ciptaannya,”kata Sesa, dalam tesisnya pasca sarjananya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Yogyakarta, berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Suku Kamoro sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top