Yan Mandenas: Sebagian aspirasi diakomodir dalam revisi UU Otsus

Papua
Wakil Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua DPR RI, Yan Mandenas - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Panitia Khusus atau Pansus revisi UU Otsus Papua DPR RI, menyatakan sebagian aspirasi para pihak dari Papua diakomodir dalam revisi kedua UU Otsus Papua yang kini dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

Pernyataan itu dikatakan Wakil Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua DPR RI, Yan Permenas Mandenas kepada Jubi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/7/2021).

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI itu mengatakan, awalnya pemerintah hanya akan merevisi tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yakni Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 76.

Akan tetapi, berdasarkan masukan dan pendapat dari Pansus serta melihat dinamika di masyarakat, pemerintah akhirnya membuka diri.

Menetapkan perubahan terhadap 19 pasal, yakni tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

Ia berpendaat, penambahan jumlah pasal yang diubah menunjukkan, pemerintah dan DPR-RI telah terbuka, mendengar aspirasi dari masyarakat.

“Meski harus diakui tidak semua aspirasi bisa diakomodir. Akan tetapi paling tidak ada beberapa aspirasi yang diterima,” kata Yan Mandenas.

Loading...
;

Legislator RI dari daerah pemilihan Papua itu mengatakan, ini menunjukkan adanya komitmen dan usaha bersama dari negara untuk berpihak pada kepentingan dan persoalan substansial orang asli Papua.

Misalnya afirmasi dalam bidang politik. Melalui perubahan kedua UU Otsus, ke depan partisipasi politik orang asli Papua, melalui jalur pengangkatan tidak hanya di provinsi. Namun akan berlaku hingga tingkat kabupaten.

Karenanya, nanti akan ada perubahan nama atau nomenklatur dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Ini akan berlaku di semua kabupaten di Papua.

“Kebijakan ini, juga akan memberikan kesempatan yang luas kepada orang asli Papua untuk berpartisipasi dalam bidang legislatif,” ujarnya.

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan lanjut Yan Mandenas, Fraksi Gerindra berhasil memasukan ayat yang mengatur adanya alokasi dana Osus untuk membiayai hak pendidikan orang asli Papua hingga perguruan tinggi, termasuk alokasi khusus bagi pembiayaan kesehatan orang asli Papua.

Diharapkan, pembiayaan khusus pada kedua sektor ini akan terus memacu pembangunan kualitas manusia orang asli Papua di masa depan.

Pansus dan pemerintah juga menyepakati beberapa hal lain, di antaranya syarat anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) harus bukan dari anggota partai politik.

Syarat yang sama juga berlaku bagi anggota legislatif melalui mekanisme pengangkatan.

Sebab, kedua jalur khusus bagi orang asli Papua ini diharapkan bebas dari kepentingan partai politik, sehingga mereka yang duduk di sana bisa bekerja secara bebas dan mandiri.

“Berbagai upaya sudah kami maksimalkan dalam mengawal proses perubahan UU Otsus. Namun kami menyayangkan selama proses pembahasan, hanya Pemprov Papua Barat yang aktif berkomunikasi ke pimpinan partai politik di Jakarta,” ucapnya.

Sebaliknya lanjut Mandenas, berbagai elemen masyarakat Papua, lebih banyak berbicara dan berkoar di luar. Padahal, komunikasi yang intens oleh pemerintah daerah dengan pimpinan partai politik berperan penting dalam mendorong masuknya aspirasi masyarakat pada agenda perubahan.

Situasi ini dipandang melahirkan kesan seakan upaya dan niat baik pemerintah tidak mendapat respons dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Padahal, substansi perubahan UU Otonomi Khusus Papua adalah harapan masa depan orang asli Papua.

“Selain pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Papua pun terkesan mengabaikan tanggung jawab, mengawal agenda perubahan kedua Undang-Undang Otsus.
Padahal, aspirasi rakyat Papua melalui suara pemerintah provinsi sangat dibutuhkan dalam suksesnya proses perubahan,” kata Mandenas.

Ia menambahkan, proses revisi kedua UU Otsus Papua sudah hampir mencapai tahap akhir. Akan segera disahkan menjadi undang-undang melalui paripurna.

Pihaknya berharap, semua kalangan menyudahi polemik maupun pertentangan pendapat mengenai agenda perubahan ini.

Akan lebih baik jika bersama mengkawal, agar setelah revisi UU Otsus disahkan, dilaksanakan sungguh-sungguh oleh pemerintah sesuai harapan dan kepentingan orang asli Papua.

Sementara itu, dalam rapat bersama Pansus revisi UU Otsus Papua DPR RI pada Senin (12/7/2021), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan tahapan pembahasan kini memasuki babak akhir.

“Selama 20 tahun Otsus di Papua, banyak hal yang telah dicapai dan ada pula yang mesti diperbaiki. Untuk itu perlu diambil kebijakan strategis diantaranya dengan mengubah Undang-Undang Otsus,” kata Tito Karnavian.

Menurutnya, perubahan ini juga diperlukan untuk memperpanjang dana Otsus. Sebab, Pasal 34 UU Otsus menyatakan, dana otsus berlaku selama 20 tahun.

“Sehingga apabila tidak dilakukan perubahan, maka dana Otsus akan berakhir tahun ini padahal dana Otsus masih diperlukan untuk pembangunan di Tanah Papua,” ujarnya.

Katanya, merespons kebutuhan itu, pemerintah memproses perubahan UU Otsus dengan meminta masukan dari Gubernur Papua dan Papua Barat melalui surat Mendagri tertanggal 12 Juli 2019.

“Juga kepada DPR Papua, DPR Papua Barat, MRP, MRPB, kemudian dilakukan pembahsan antara kementerian dan harmonisasi. Setelah itu pemerintah mengusulkan RUU perubahan kedua Undang-Undang Otsus kepada DPR RI,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top